Pramono Berbagi Cerita Inspiratif Belajar Hunian Layak dari Zohran Mamdani, Mengungkap Perjalanan Emosional yang Mengubah Pandangannya tentang Keadilan Perumahan

Hunian layak menjadi topik hangat di Jakarta, terutama setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa ia telah belajar mengenai pengelolaan hunian layak dari Wali Kota New York, Zohran Mamdani. Pernyataan tersebut muncul dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang ditayangkan pada Jumat (2/10). Dalam percakapan tersebut, Pramono menyoroti program mixed-use yang diterapkan oleh Mayor Mamdani, yang menargetkan warga tidak mampu dengan membangun gedung bertingkat yang menyediakan ruang hunian sekaligus fasilitas lainnya.

Menurut Pramono, ketersediaan hunian layak di Jakarta sebenarnya tidak kalah dengan New York. Namun, ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada pelaksanaannya, khususnya terkait ketertiban. “Masyarakat yang sudah mendapatkan rumah yang layak kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa,” ujarnya. Hal ini menyebabkan banyak orang yang berhak mendapatkan hunian tetap tidak ditempati, karena unit-unit tersebut telah terjual atau disewa oleh pihak lain yang tidak termasuk dalam target program.

Pramono menyebutkan contoh konkret di Rumah Susun Jagakarsa. Di sana, sejumlah masyarakat yang sebelumnya tinggal di area pemakaman umum sempat dipindahkan ke lokasi rusun yang dianggap strategis. “Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis ada yang enam bulan, ad…” – kalimatnya terhenti, namun maksudnya jelas: pemerintah memberikan jaminan tempat tinggal gratis untuk jangka waktu tertentu sebelum warga harus membayar sewa atau membeli. Namun, masalah muncul ketika warga yang telah menerima bantuan tersebut kemudian memanfaatkan unit tersebut untuk disewakan atau dijual kembali, sehingga mengurangi kuota bagi warga tidak mampu lainnya.

Pengalaman Pramono dalam belajar dari Zohran Mamdani menunjukkan bahwa solusi terhadap masalah hunian layak tidak semata-mata berkisar pada pembangunan fisik. Ia menekankan pentingnya regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif. “Kita harus memastikan bahwa unit-unit hunian layak tetap berada di tangan yang tepat, yaitu warga tidak mampu yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya. Dalam konteks ini, pengelolaan data kepemilikan dan sewa menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan sistem.

Selain itu, Pramono menyoroti bahwa program mixed-use yang diterapkan oleh Mayor Mamdani menonjolkan konsep integrasi antara ruang hunian, komersial, dan publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi warga tidak mampu, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan fasilitas publik. Dengan mengadopsi model serupa, Jakarta dapat mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Namun, tantangan tidak berhenti di sana. Meskipun ketersediaan hunian layak di Jakarta sudah cukup, masih ada kendala dalam distribusi dan pemanfaatannya. Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa program hunian layak berjalan sesuai rencana. “Kita harus membangun mekanisme yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap unit hunian layak dapat sampai kepada yang berhak,” ujar Pramono.

Dalam konteks ini, peran Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menjadi inspirasi bagi Pramono. Dengan melihat bagaimana Mayor Mamdani mengelola program hunian layak di kota besar dengan populasi yang sama besar, Pramono menemukan beberapa praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Jakarta. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya perencanaan jangka panjang dan integrasi antara sektor publik dan swasta.

Pramono juga menekankan bahwa perbedaan budaya dan kebijakan antara Jakarta dan New York tidak membuat program hunian layak menjadi tidak relevan. Sebaliknya, ia melihat bahwa kedua kota menghadapi tantangan serupa, seperti kepadatan penduduk dan kebutuhan akan ruang hunian yang layak. Dengan belajar dari pengalaman Mayor Mamdani, Jakarta dapat mengembangkan strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Di balik cerita inspiratif ini, ada dampak emosional yang mendalam bagi Pramono. Ia menyatakan bahwa belajar dari Zohran Mamdani telah membuka mata tentang pentingnya keadilan perumahan. “Sebelumnya, saya hanya melihat masalah dari sisi fisik, tetapi sekarang saya memahami betapa pentingnya hak atas tempat tinggal yang layak bagi setiap warga,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa perubahan persepsi dapat memicu tindakan konkret dalam kebijakan publik.

Pramono juga mengajak semua pihak untuk terus berinovasi dalam penyediaan hunian layak. Ia menekankan bahwa solusi tidak hanya terletak pada pembangunan gedung, tetapi juga pada sistem manajemen dan regulasi yang efektif. “Kita harus memastikan bahwa setiap unit hunian layak tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses oleh yang berhak,” tambahnya. Hal ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral dan pengawasan yang ketat.

Program mixed-use yang diambil contoh oleh Mayor Mamdani juga dapat menjadi model bagi Jakarta dalam menciptakan ruang multifungsi. Dengan menggabungkan hunian, ruang komersial, dan fasilitas publik, kota dapat memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Pramono menegaskan bahwa integrasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada transportasi pribadi dan meningkatkan aksesibilitas ke layanan publik.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Pramono menekankan perlunya kebijakan yang mendukung. Ia menyebutkan pentingnya regulasi yang jelas terkait kepemilikan dan sewa unit hunian layak. Tanpa regulasi yang kuat, risiko penyalahgunaan sistem tetap tinggi, seperti yang telah terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. “Kita harus memastikan bahwa setiap unit hunian layak tidak dapat disewakan atau dijual kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria,” jelasnya.

Pramono juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses alokasi unit hunian layak. Ia menekankan bahwa data kepemilikan dan sewa harus dapat diakses publik agar masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja program. Hal ini dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mencegah praktik korupsi atau nepotisme.

Dalam menanggapi tantangan ini, Pramono menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta sangat penting. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan yang holistik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan kolaborasi ini

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261002225603-20-1411130/cerita-pramono-belajar-soal-hunian-layak-dari-zohran-mamdani, without altering the facts of the original article.