Kapolri Suyudi Ario Seto Dikecam atas Jejak Pelanggaran HAM Era Listyo, Budaya Kekerasan Polisi Kembali Dibongkar

Kapolri Suyudi Ario Seto, yang baru saja dilantik sebagai kepala kepolisian Indonesia, menjadi sorotan publik setelah penggantiannya menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pencalonannya menimbulkan kritik tajam dari berbagai kalangan, khususnya dari pegawai hak asasi manusia yang menilai pergantian pucuk pimpinan Polri tidak akan mengatasi masalah struktural yang telah lama mengganggu lembaga tersebut.

Proses Pelantikan Kapolri Suyudi Ario Seto

Presiden Prabowo Subianto memegang upacara pelantikan Kapolri Suyudi Ario Seto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10). Pelantikan berlangsung pada pukul 14.45 WIB, di mana Suyudi Ario Seto secara resmi mengambil sumpah dan ditandatangani oleh Presiden. Sebelum upacara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui penunjukan Suyudi sebagai Kapolri, setelah Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tersebut. Uji kelayakan berlangsung sekitar 30 menit dan menghasilkan persetujuan tunggal atas nama Suyudi. Dalam rapat paripurna DPR, Ketua DPR Puan Maharani memimpin proses persetujuan dan menekan palu sebagai tanda pengesahan, menandai pergantian resmi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Suyudi Ario Seto.

Perubahan ini menandai akhir periode kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang telah menjabat hampir enam tahun. Listyo, yang sebelumnya diangkat menjadi Kapolri pada akhir 2018, diberhentikan oleh Presiden Prabowo pada awal bulan Oktober, menandai langkah politik yang mencuat di tengah diskusi tentang reformasi Polri. Suyudi Ario Seto, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Polri, kini diharapkan membawa visi baru untuk lembaga tersebut.

Kritik dan Tantangan yang Dihadapi Kapolri Suyudi Ario Seto

Setelah pelantikan, kritik langsung muncul dari pegiat hak asasi manusia, khususnya anggota Amnesty International Indonesia. Haeril Halim, salah satu pegawai senior Amnesty, menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan tidak akan menjadi solusi bagi permasalahan yang mendasar di Polri. Menurut Haeril, “saat pergantian kapolri hanya menjadi rotasi kekuasaan, kita kehilangan kesempatan memperbaiki lembaga ini.” Kritik ini menyoroti fakta bahwa masalah kekerasan polisi, pelanggaran HAM, dan budaya kekerasan di kalangan aparat tetap berlanjut meski telah terjadi pergantian pimpinan.

Haeril menambahkan bahwa selama hampir enam tahun kepemimpinan Listyo, Polri masih sering dikritik atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pengangkatan Kapolri Suyudi Ario Seto tidak otomatis mengubah kebijakan atau prosedur yang telah ada. Kritik ini menuntut reformasi struktural dan kebijakan baru yang lebih transparan, serta mekanisme akuntabilitas yang kuat. Tanpa perubahan mendasar, pergantian kapolri dapat dianggap sebagai upaya politik semata, bukan upaya reformasi nyata.

Implikasi Kebijakan dan Dampak Sosial

Penggantian kapolri membawa implikasi penting bagi kebijakan penegakan hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Polri, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, sejarah panjang kasus pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelundupan, telah menimbulkan kepercayaan publik yang menurun. Kapolri Suyudi Ario Seto kini harus menghadapi tantangan untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat.

Seiring dengan kritik, ada harapan bahwa kepemimpinan baru dapat membawa kebijakan yang lebih proaktif terhadap reformasi internal. Hal ini meliputi peningkatan pelatihan etika, pengawasan internal, dan kebijakan disipliner yang lebih tegas. Jika berhasil, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik dan menurunkan tingkat pelanggaran HAM yang terkait dengan kepolisian. Namun, tanpa dukungan struktural dan kebijakan yang kuat, perubahan ini akan sulit dicapai.

Reaksi Politik dan Sosial terhadap Pergantian Kapolri

Reaksi politik terhadap pengangkatan Kapolri Suyudi Ario Seto cukup beragam. Beberapa pihak melihatnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan pemerintahan. Namun, kritik yang datang dari organisasi hak asasi manusia menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses seleksi dan kelayakan. Komisi III DPR, yang melakukan uji kelayakan, menilai bahwa nama Suyudi memenuhi kriteria tunggal, tetapi proses tersebut tidak menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai integritas dan rekam jejak kepemimpinan sebelumnya.

Di sisi sosial, masyarakat yang pernah menjadi korban pelanggaran Polri menegaskan bahwa pergantian kapolri harus disertai dengan kebijakan nyata, bukan sekadar pergantian nama. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan reformasi struktural yang mendalam. Tanpa perubahan signifikan, harapan mereka akan terabaikan, dan Polri akan tetap dipandang sebagai lembaga yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kesimpulan dan Prospek Masa Depan Kapolri Suyudi Ario Seto

Kapolri Suyudi Ario Seto kini menghadapi tugas berat untuk mengubah persepsi publik tentang Polri. Pelantikan di Istana Negara menandai awal fase baru, tetapi tantangan reformasi struktural tetap menjadi fokus utama. Kritik dari Amnesty International menunjukkan bahwa pergantian kapolri saja tidak cukup; dibutuhkan kebijakan yang lebih berani, transparan, dan akuntabel. Jika Suyudi dapat memimpin Polri dengan integritas, memperkuat sistem internal, dan menegakkan hak asasi manusia, maka Polri dapat kembali menjadi lembaga yang dipercaya dan dihormati. Namun, tanpa perubahan mendasar, pergantian kapolri mungkin hanya menjadi rotasi kekuasaan yang tidak membawa dampak signifikan bagi reformasi Pol

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3j4j4neknj1o?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.