DPRD Gugat Proyek Data Center AI BDx, Klaim Konsumsi Air‑Listrik Warga Terancam Habis Akibat Operasi Besar

DPRD Gugat Proyek Data Center AI BDx menjadi sorotan utama di Jawa Barat setelah anggota Komisi V mengungkapkan kekhawatiran atas dampak lingkungan yang belum terkelola secara memadai. Keterlibatan DPRD dalam proyek ini menimbulkan perdebatan tentang proses perizinan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Perlombaan Perizinan dan Penghentian Sementara

Proyek data center BDX di kawasan Jatiluhur, yang bertujuan menjadi pusat komputasi AI, mengalami penundaan sementara akibat persyaratan perizinan yang masih dalam proses. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum selesai, sehingga pemerintah provinsi Jabar memutuskan untuk menghentikan pembangunan sementara. Keputusan ini diambil setelah mengetahui bahwa proses AMDAL masih berlangsung, sehingga tidak ada jaminan bahwa hasil akhirnya akan memuaskan.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut dapat diartikan sebagai indikasi bahwa proyek akan dilanjutkan begitu saja, tanpa menunggu hasil AMDAL. Ia menyoroti bahwa meskipun perizinan masih berproses, keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara tidak menandakan penolakan terhadap proyek, melainkan lebih kepada menunggu klarifikasi akhir.

Kekhawatiran Konsumsi Air dan Listrik

Maulana Yusuf menambahkan bahwa hasil AMDAL yang buruk dapat mengakibatkan kekurangan air dan listrik di daerah sekitar. Data center, terutama yang berfokus pada AI, biasanya memerlukan daya listrik tinggi dan pendinginan yang intensif. Konsumsi air yang tinggi untuk sistem pendinginan dapat menekan pasokan air bagi warga setempat, sementara kebutuhan listrik yang besar dapat menekan jaringan listrik lokal.

Ia mengutip potensi dampak suhu daerah, di mana peningkatan suhu lokal akibat pendinginan data center dapat mempengaruhi mikroklimat. Dampak ini tidak hanya terbatas pada konsentrasi energi, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup warga, terutama di musim panas yang sudah cukup panas di wilayah Jawa Barat.

Reaksi Pihak Terkait dan Proses Pemerintahan

Menurut Maulana, ia pertama kali mengetahui tentang groundbreaking BDX pada 22 September 2026, di mana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hadir. Namun, setelah menelusuri lebih lanjut, ia menemukan bahwa seluruh komisi DPRD tidak pernah mengadakan rapat atau diskusi mengenai proyek tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses pengambilan keputusan dan partisipasi legislatif dalam proyek infrastruktur besar.

Pemerintah provinsi Jabar menekankan bahwa penghentian sementara proyek tersebut merupakan langkah hati-hati untuk menunggu hasil AMDAL. Namun, kritik muncul bahwa langkah ini mungkin tidak cukup untuk melindungi kepentingan warga dan lingkungan. Sementara itu, pihak pengembang data center belum memberikan komentar resmi mengenai kekhawatiran DPRD.

Impak Sosial dan Ekonomi

Data center AI BDX diharapkan menjadi motor ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi teknologi. Namun, ketidaksesuaian antara potensi ekonomi dan risiko lingkungan menjadi isu utama. Jika proyek dilanjutkan tanpa memperhatikan hasil AMDAL, warga lokal dapat mengalami penurunan kualitas hidup akibat penurunan pasokan air dan listrik. Selain itu, dampak suhu lokal dapat memengaruhi sektor pertanian dan perikanan di sekitar Jatiluhur.

Di sisi lain, jika proyek ini berhasil diselesaikan dengan memperhatikan standar lingkungan, maka akan membuka peluang bagi pengembangan teknologi AI di Indonesia, meningkatkan daya saing nasional, dan menarik lebih banyak investor asing. Namun, hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan pengembang.

Peran DPRD dalam Pengawasan Proyek Besar

DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi proyek infrastruktur yang memengaruhi masyarakat. Keterlibatan anggota Komisi V dalam menanyakan status AMDAL menunjukkan bahwa legislator berusaha memastikan bahwa proyek tersebut tidak mengorbankan kepentingan warga demi keuntungan ekonomi. Namun, prosesnya tampak terhambat oleh kurangnya komunikasi antara pihak pengembang, pemerintah, dan DPRD.

Pengawasan ini juga mencakup penilaian risiko jangka panjang, termasuk potensi krisis air dan listrik. DPRD perlu memastikan bahwa semua aspek lingkungan dan sosial telah dipertimbangkan sebelum proyek dilanjutkan. Tanpa proses ini, risiko kegagalan proyek atau dampak negatif bagi warga dapat meningkat.

Kesimpulan dan Harapan

DPRD Gugat Proyek Data Center AI BDx menyoroti pentingnya proses perizinan yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kebutuhan akan hasil AMDAL yang jelas menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek tidak menimbulkan dampak negatif terhadap warga dan lingkungan. Sementara pemerintah provinsi Jabar menunggu hasil akhir, DPRD tetap mengingatkan bahwa keputusan harus didasarkan pada data yang akurat, bukan sekadar proses administratif.

Dengan demikian, harapannya adalah proyek data center BDX dapat dilanjutkan hanya setelah semua persyaratan lingkungan terpenuhi, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga di Jawa Barat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20261002161419-37-772942/dprd-takut-proyek-data-center-ai-bdx-sedot-habis-air-listrik-warga, without altering the facts of the original article.