DPRD Bandar Lampung Desak Kajian Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Solusi Mengatasi Macet Parah di Simpang Gang PU

DPRD Bandar Lampung menekan pentingnya kajian rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan parah di Simpang Gang PU, khususnya di bawah flyover Mall Boemi Kedaton (MBK).

Evaluasi Kondisi Kemacetan di Bawah Flyover MBK

Pada Rabu, 30 September 2026, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyampaikan evaluasi terkait kemacetan di kawasan bawah flyover Mall Boemi Kedaton. Ia menegaskan bahwa penertiban parkir liar dan penataan teknis yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama kepolisian hanya bersifat sementara. Menurut Agus, solusi jangka panjang memerlukan kajian rekayasa lalu lintas komprehensif.

Agus menjelaskan bahwa penyebab mendasar kemacetan kronis di Simpang Gang PU adalah ketidakseimbangan antara lebar ruang jalan dan lonjakan jumlah kendaraan yang melintas setiap hari. Ia menambahkan bahwa kapasitas jalan yang terbatas menjadi masalah utama ketika jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahun.

Peran Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Penertiban Parkir

Penertiban parkir di bawah flyover dan penataan Simpang PU menuju MBK memang sudah dilakukan Dishub bersama kepolisian. Namun, langkah teknis tersebut masih bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Agus menekankan bahwa penanganan kemacetan tidak cukup hanya mengandalkan aksi penertiban di lapangan saat penumpukan kendaraan sudah terjadi.

Menurut Agus, penertiban parkir liar memang membantu meredakan ketegangan di area tersebut, namun tanpa perubahan struktural pada sistem lalu lintas, kemacetan akan tetap menjadi masalah. Ia menyoroti perlunya solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kajian Rekayasa Lalu Lintas: Solusi Jangka Panjang

DPRD Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung merumuskan kajian rekayasa lalu lintas komprehensif sebagai solusi jangka panjang. Kajian ini akan menelaah kapasitas jalan, arus kendaraan, dan pola penggunaan jalan di Simpang Gang PU serta sekitarnya. Dengan data ini, pihak berwenang dapat merancang perubahan struktural yang memadai, seperti perpanjangan lebar jalan, pembangunan jalur alternatif, atau perbaikan sinyal lalu lintas.

Agus menegaskan bahwa pemerintah kota, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait perlu melakukan kajian rekayasa lalu lintas secara menyeluruh demi menghadirkan solusi jangka panjang. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak.

Dampak Kemacetan pada Kehidupan Sehari-hari

Kemacetan di Simpang Gang PU berdampak signifikan pada mobilitas warga Bandar Lampung. Waktu tempuh kendaraan meningkat, menambah stres bagi pengendara, dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, kemacetan dapat mempengaruhi produktivitas bisnis di Mall Boemi Kedaton dan area sekitarnya, karena pelanggan sulit mencapai tujuan mereka.

Dengan adanya kemacetan kronis, risiko kecelakaan juga meningkat. Ketegangan di jalan dapat menyebabkan pengendara melakukan manuver berbahaya untuk menghindari kemacetan, sehingga memperbesar potensi insiden. Selain itu, kualitas udara di kawasan tersebut dapat menurun akibat emisi kendaraan yang menumpuk, menambah beban kesehatan masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Rencana Aksi Pemerintah Kota

Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan segera menyusun rencana aksi berdasarkan hasil kajian rekayasa lalu lintas. Rencana ini harus mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan sistem manajemen lalu lintas, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya tidak parkir liar.

Agus Djumadi menegaskan bahwa penertiban parkir liar dan penataan teknis harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas. Ia berharap pemerintah dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk melaksanakan perbaikan jalan dan instalasi sistem lalu lintas yang cerdas, seperti lampu semafor terintegrasi dan sensor kepadatan kendaraan.

Kesimpulan

DPRD Bandar Lampung menegaskan perlunya kajian rekayasa lalu lintas komprehensif untuk mengatasi kemacetan parah di Simpang Gang PU, khususnya di bawah flyover Mall Boemi Kedaton. Penertiban parkir liar dan penataan teknis sementara tidak cukup, dan solusi jangka panjang memerlukan perubahan struktural serta kolaborasi antara pemerintah kota, Dinas Perhubungan, dan masyarakat. Dengan langkah yang tepat, diharapkan kemacetan dapat berkurang, mobilitas warga meningkat, dan kualitas hidup di kawasan tersebut menjadi lebih baik.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://lampung.tribunnews.com/lampung/1219460/dprd-bandar-lampung-desak-kajian-rekayasa-lalin-untuk-atasi-macet-di-simpang-gang-pu, without altering the facts of the original article.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *