Hengky Haryadi Resmi Jadi Kapolda Papua Barat Daya, Ini Profilnya
Nama Brigjen Pol Hengky Haryadi kembali menjadi perhatian setelah mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Pergantian tersebut menjadi bagian dari rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah Polri pada akhir Agustus 2026.
Sebelum ditugaskan sebagai Kapolda Papua Barat Daya, Hengky Haryadi menjabat Wakapolda Riau. Penugasan baru tersebut membuatnya harus menjalankan tanggung jawab kepolisian di salah satu provinsi yang masih relatif muda di Indonesia.
Serah terima jabatan Kapolda Papua Barat Daya berlangsung di Mabes Polri pada 2 September 2026. Dalam agenda tersebut, Brigjen Pol Hengky Haryadi menerima tongkat komando dari Brigjen Pol Audie Sonny Latuheru.
Perubahan jabatan tersebut membuat profil dan perjalanan karier Hengky Haryadi kembali banyak dicari masyarakat. Namanya sebelumnya juga dikenal karena sejumlah penugasan di wilayah hukum Polda Metro Jaya serta perannya dalam penanganan berbagai kasus kriminal.
Siapa Hengky Haryadi?
Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol.
Sebelum menjadi Kapolda Papua Barat Daya, ia menjabat Wakapolda Riau mendampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.
Selama berada di Polda Riau, Hengky terlibat dalam sejumlah agenda kepolisian, termasuk penanganan kejahatan jalanan, pemberantasan narkotika, pengawasan keamanan wilayah, serta kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat.
Pada Agustus 2026, Hengky masih menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau ketika mengikuti sejumlah kegiatan kepolisian di wilayah tersebut. Salah satunya adalah kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi yang melibatkan personel dan mitra eksternal.
Tidak lama kemudian, Polri melakukan rotasi dan menugaskan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Kapan Hengky Haryadi menjadi Kapolda Papua Barat Daya?
Penugasan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya diumumkan dalam rangkaian rotasi dan mutasi Polri pada akhir Agustus 2026.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi terhadap 424 perwira tinggi dan perwira menengah. Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026.
Dalam mutasi tersebut, Brigjen Pol Hengky Haryadi mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Sementara jabatan Wakapolda Riau yang sebelumnya ditempatinya kemudian diisi Brigjen Pol Simson Zet Ringu.
Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dan penempatan personel pada jabatan baru.
Bagaimana proses serah terima jabatan Hengky?
Serah terima jabatan Kapolda Papua Barat Daya berlangsung di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada 2 September 2026.
Dalam agenda tersebut, Brigjen Pol Audie Sonny Latuheru menyerahkan jabatan Kapolda Papua Barat Daya kepada Brigjen Pol Hengky Haryadi.
Pergantian kepemimpinan tersebut menandai dimulainya tugas baru Hengky di Papua Barat Daya.
Bagi organisasi kepolisian, pergantian pimpinan merupakan bagian dari proses pembinaan dan penyegaran organisasi.
Kapolda memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan jajaran kepolisian di wilayah hukumnya sekaligus memastikan berbagai fungsi kepolisian berjalan.
Apa tugas Hengky Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya?
Sebagai Kapolda Papua Barat Daya, Hengky bertanggung jawab memimpin Kepolisian Daerah Papua Barat Daya.
Tugas tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pihak.
Tugas Kapolda tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana.
Kepolisian juga memiliki fungsi pencegahan kejahatan, pelayanan masyarakat, pengamanan kegiatan, penanganan gangguan keamanan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
Karena Papua Barat Daya memiliki kondisi geografis dan sosial yang beragam, pelaksanaan tugas kepolisian membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak.
Koordinasi tersebut dapat melibatkan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai kelompok masyarakat.
Bagaimana awal tugas Hengky di Papua Barat Daya?
Setelah menerima jabatan baru, Hengky mulai melakukan sejumlah kegiatan untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di Papua Barat Daya.
Salah satu kegiatan awalnya adalah silaturahmi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya pada 15 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Hengky bertemu dengan Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim, Wakil Ketua II Fredrik F.A. Marlissa, pimpinan dewan, ketua fraksi, serta sejumlah anggota DPR.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda awal kepemimpinannya.
Dalam kegiatan itu, komunikasi antarlembaga menjadi salah satu pembahasan penting.
Mengapa koordinasi antarlembaga penting?
Keamanan suatu wilayah tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan.
Sementara itu, kepolisian bertanggung jawab terhadap keamanan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya.
Karena itu, koordinasi antara Polda dan pemerintah daerah menjadi penting.
Di Papua Barat Daya, koordinasi tersebut juga memiliki konteks khusus karena provinsi ini merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia.
Komunikasi antara kepolisian dan lembaga legislatif daerah dapat menjadi bagian dari hubungan kelembagaan untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan masyarakat.
Apa pengalaman Hengky Haryadi sebelum menjadi Kapolda?
Hengky memiliki pengalaman cukup panjang di kepolisian.
Salah satu bagian perjalanan kariernya adalah ketika bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Namanya pernah muncul ketika menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat.
Pada 2013, Hengky terlibat dalam penangkapan Rosario de Marshall atau Hercules dalam kasus yang diberitakan berkaitan dengan pemerasan dan kekerasan terhadap warga di kawasan Kebon Jeruk.
Beberapa tahun kemudian, ketika menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, Hengky kembali terlibat dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan Hercules dan kelompoknya.
Riwayat tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang sering disebut ketika media membahas perjalanan karier Hengky Haryadi.
Hengky Haryadi saat bertugas di Riau
Sebelum mendapat tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya, Hengky menjabat Wakapolda Riau.
Selama menjalankan tugas tersebut, ia terlibat dalam berbagai agenda penegakan hukum dan keamanan di wilayah Riau.
Pada Juni 2026, misalnya, Polda Riau mengungkap 1.333 kasus kejahatan jalanan sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Kasus tersebut terdiri dari pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 525 tersangka.
Hengky menyampaikan data tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakapolda Riau.
Data itu memberikan gambaran mengenai salah satu agenda penegakan hukum yang dijalankan jajaran Polda Riau selama masa tugasnya.
Apa yang dilakukan Hengky dalam pemberantasan narkoba?
Selain kejahatan jalanan, pemberantasan narkotika juga menjadi salah satu agenda kepolisian di Riau ketika Hengky menjabat Wakapolda.
Pada Mei 2026, Polda Riau mengungkap 435 kasus narkotika dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2026.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 557 tersangka diamankan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkotika, termasuk sabu, pil ekstasi, ganja, serta barang bukti lainnya.
Hengky menyampaikan hasil operasi tersebut kepada publik.
Pemberantasan narkotika menjadi salah satu tugas penegakan hukum yang membutuhkan kerja sama antara kepolisian, pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.
Bagaimana peran Hengky dalam menjaga keamanan Riau?
Sebagai Wakapolda, Hengky mendampingi Kapolda dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah Riau.
Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penindakan hukum.
Pada Agustus 2026, misalnya, Hengky ikut dalam kegiatan patroli udara bersama unsur TNI dan BPBD untuk memantau potensi kebakaran hutan dan lahan.
Patroli tersebut mencakup sejumlah wilayah di Riau yang memiliki risiko kebakaran lahan.
Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepolisian juga berkaitan dengan dukungan terhadap penanganan berbagai persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat.
Hengky dan kegiatan pelayanan masyarakat
Selain penegakan hukum, kegiatan kepolisian juga mencakup pelayanan kepada masyarakat.
Pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Hengky yang ketika itu masih menjabat Wakapolda Riau menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Riau juga menerima penghargaan Nugraha Sakanti.
Pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang penting dalam tugas kepolisian.
Masyarakat berhubungan dengan kepolisian dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pelaporan tindak pidana, pengurusan administrasi tertentu, pengamanan kegiatan, hingga mendapatkan bantuan ketika menghadapi kondisi darurat.
Apa tantangan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya?
Penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya membawa tantangan yang berbeda dibandingkan ketika bertugas di Riau.
Papua Barat Daya memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis yang beragam.
Wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki akses transportasi berbeda membutuhkan pola pelayanan kepolisian yang menyesuaikan kondisi setempat.
Selain itu, hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas.
Komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dapat membantu kepolisian memahami berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
Mengapa Papua Barat Daya menjadi wilayah penting?
Papua Barat Daya merupakan salah satu provinsi di kawasan Tanah Papua.
Wilayah tersebut memiliki sejumlah kawasan penting, termasuk Kota Sorong yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan transportasi di kawasan tersebut.
Sebagai provinsi yang masih berkembang, kebutuhan terhadap pelayanan publik dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting.
Dalam konteks keamanan, kepolisian harus menjalankan tugas sesuai kondisi lokal.
Penegakan hukum juga harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
Karena itu, kepemimpinan Kapolda memiliki peran dalam mengarahkan organisasi kepolisian agar dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Apa yang menjadi perhatian awal Hengky?
Dalam kegiatan awal setelah menjabat, Hengky menekankan pentingnya komunikasi dengan lembaga daerah.
Pertemuan dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya pada 15 September 2026 menjadi salah satu contohnya.
Pertemuan tersebut membahas pentingnya koordinasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan sosial yang berkembang di wilayah Papua Barat Daya.
Koordinasi semacam ini menjadi bagian dari hubungan kelembagaan.
Namun, pelaksanaan tugas Kapolda tidak hanya bergantung pada komunikasi formal.
Kepolisian tetap harus menjalankan fungsi pelayanan, penegakan hukum, pencegahan gangguan keamanan, dan tugas lainnya sesuai aturan.
Bagaimana perjalanan Hengky sebelum menjadi jenderal?
Perjalanan karier seorang perwira Polri berlangsung melalui berbagai jenjang penugasan.
Hengky pernah bertugas di sejumlah posisi yang berhubungan dengan fungsi reserse dan kriminal.
Pengalaman di bidang tersebut kemudian berlanjut ke jabatan kepemimpinan di tingkat kewilayahan.
Ketika menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, namanya dikenal dalam pemberitaan terkait sejumlah kasus kriminal.
Setelah itu, perjalanan kariernya berlanjut hingga menduduki posisi Wakapolda Riau.
Kini, Hengky menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Perjalanan tersebut menunjukkan adanya perpindahan penugasan dari wilayah perkotaan di Pulau Jawa menuju wilayah kepolisian di Indonesia bagian timur.
Mengapa nama Hengky Haryadi banyak dicari?
Nama Hengky Haryadi kembali banyak dicari setelah penugasannya sebagai Kapolda Papua Barat Daya diumumkan.
Selain jabatan barunya, perjalanan karier Hengky sebelumnya juga pernah menjadi perhatian media.
Pengalamannya sebagai perwira reserse, Kapolres, Wakapolda, hingga Kapolda membuat profilnya memiliki sejumlah catatan penugasan.
Pencarian mengenai Hengky juga berkaitan dengan sejumlah kasus yang pernah ditangani ketika ia bertugas di Jakarta maupun Riau.
Namun, setiap informasi mengenai kasus hukum perlu dilihat berdasarkan status perkara dan sumber resmi agar tidak mencampurkan fakta dengan spekulasi.
Apa tugas utama Kapolda Papua Barat Daya?
Secara umum, Kapolda bertugas memimpin organisasi kepolisian di tingkat provinsi.
Tanggung jawab tersebut meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kapolda juga bertugas mengoordinasikan jajaran kepolisian di wilayahnya.
Dalam menjalankan tugas tersebut, diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur keamanan lainnya.
Untuk Papua Barat Daya, karakter wilayah dan kondisi masyarakat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas.
Bagaimana masyarakat dapat mengikuti perkembangan tugas Hengky?
Masyarakat dapat mengikuti perkembangan tugas Kapolda Papua Barat Daya melalui informasi dari Polda Papua Barat Daya, Polri, pemerintah daerah, dan media yang memiliki sumber jelas.
Informasi mengenai penegakan hukum sebaiknya diperiksa berdasarkan keterangan resmi.
Hal tersebut penting karena kasus kriminal dapat memiliki perkembangan dari waktu ke waktu.
Masyarakat juga perlu membedakan antara dugaan, penangkapan, proses penyidikan, dakwaan, dan putusan pengadilan.
Dengan memahami tahapan tersebut, informasi mengenai kasus hukum dapat diterima secara lebih akurat.
Kesimpulan
Brigjen Pol Hengky Haryadi kini menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya setelah sebelumnya menjabat Wakapolda Riau.
Penugasan tersebut merupakan bagian dari rotasi dan mutasi Polri pada akhir Agustus 2026. Serah terima jabatan berlangsung di Mabes Polri pada 2 September 2026.
Sebelum menjadi Kapolda Papua Barat Daya, Hengky memiliki pengalaman di sejumlah posisi kepolisian, termasuk bidang reserse di wilayah Jakarta dan jabatan Wakapolda Riau.
Ketika bertugas di Riau, ia terlibat dalam berbagai agenda penegakan hukum, termasuk pengungkapan kasus kejahatan jalanan dan pemberantasan narkotika.
Setelah memulai tugas di Papua Barat Daya, Hengky mulai membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan daerah. Salah satunya melalui pertemuan dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya pada September 2026.
Sebagai Kapolda, tugas Hengky mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, menjalankan penegakan hukum, serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan di wilayah Papua Barat Daya.
Perkembangan kepemimpinannya selanjutnya dapat dilihat melalui kebijakan, kegiatan, dan informasi resmi Polda Papua Barat Daya.
penulis:M.R
