Airlangga Tegaskan 14 Juta Warga Indonesia Masih Belum Terserap ke Ekosistem Keuangan Syariah, Tantang Pemerintah Percepat Inklusi

Ekosistem keuangan syariah menjadi sorotan utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional yang diadakan di Jakarta pada 8 September 2026. Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa meski inklusi keuangan nasional sudah mencapai tingkat yang tinggi, potensi yang masih belum terjangkau oleh ekosistem keuangan syariah sangat signifikan.

Inklusi Keuangan Nasional vs. Ekosistem Keuangan Syariah

Airlangga mengungkapkan bahwa inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,91%, menunjukkan bahwa hampir semua warga Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Namun, ketika dilihat dari perspektif keuangan syariah, angka tersebut turun drastis menjadi hanya 13,14%. Angka ini mencerminkan ketimpangan yang cukup tajam antara dua segmen ekosistem keuangan yang ada di Indonesia.

Lebih menarik lagi, tingkat literasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah tercatat mencapai 43,07%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah populasi memiliki pengetahuan dasar tentang konsep dan produk keuangan berbasis prinsip syariah. Meskipun demikian, eksposur mereka terhadap layanan keuangan syariah tetap sangat terbatas.

Dalam konteks ini, Airlangga menyoroti bahwa terdapat sekitar 14 juta masyarakat yang belum terintegrasi ke dalam ekosistem keuangan syariah. Potensi ini meliputi pelaku ekonomi di pedesaan, petani, nelayan, maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut beliau, kelompok-kelompok tersebut masih belum mendapatkan akses yang memadai ke layanan keuangan formal berbasis syariah.

Potensi dan Tantangan bagi Ekosistem Keuangan Syariah

Potensi 14 juta masyarakat ini mencerminkan peluang besar bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terletak pada kurangnya infrastruktur keuangan, tetapi juga pada kesenjangan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Meskipun literasi tinggi, masih ada hambatan budaya dan persepsi bahwa layanan keuangan konvensional lebih mudah diakses dan lebih menguntungkan.

Airlangga menekankan pentingnya mempercepat inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan sosial. Dengan memperluas akses ke layanan keuangan berbasis syariah, pemerintah berharap dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas.

Strategi Pemerintah untuk Mempercepat Inklusi

Dalam konferensi persnya, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengakselerasi masuknya masyarakat ke ekosistem keuangan formal syariah. Salah satu langkah strategis adalah peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga pemerintah daerah. Dengan demikian, layanan keuangan syariah dapat disebarluaskan lebih cepat dan lebih merata di seluruh wilayah.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan syariah. Hal ini meliputi penyediaan insentif bagi lembaga keuangan syariah yang membuka cabang di daerah terpencil, serta pengembangan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku ekonomi di pedesaan dan UMKM.

Dampak Ekosistem Keuangan Syariah bagi Pembangunan Berkeadilan Sosial

Perlu dipahami bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan berkeadilan sosial. Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang berbasis prinsip keadilan, risiko eksklusi sosial dapat diminimalkan. Pelaku UMKM, misalnya, dapat memperoleh modal kerja yang lebih terjangkau dan transparan, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Lebih jauh, ekosistem keuangan syariah dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang seringkali menuntut bunga. Dalam konteks ini, produk keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai etika dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.

Kesimpulan dan Harapan

Ekosistem keuangan syariah masih memiliki ruang yang luas untuk berkembang di Indonesia. Meskipun inklusi keuangan nasional sudah mencapai tingkat tinggi, potensi 14 juta masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan syariah menunjukkan adanya peluang besar bagi pemerintah dan sektor swasta. Dengan mempercepat inklusi keuangan syariah, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang lebih berkeadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260909073328-29-766370/airlangga-14-juta-warga-ri-belum-masuk-ke-ekosistem-keuangan-syariah, without altering the facts of the original article.