Skandal Rp 3,3 Triliun Menghantui DPR: Sumber Uang yang Mencurigakan

Skandal Rp 3,3 triliun menghantui DPR Amerika Serikat ketika industri mata uang kripto dilaporkan telah menyetor uang sebesar US$189 juta (Rp3,3 triliun) untuk Pemilu Paruh Waktu (Midterm Elections) di AS pada 2026. Angka ini melebihi pengeluaran perusahaan mata uang kripto pada siklus pemilu sebelumnya.

Industri Kripto: Penyumbang Dana Politik Terbesar

Menurut laporan Public Citizen, sebuah organisasi advokasi konsumen, industri kripto menjadi penyumbang dana politik korporasi terbesar dalam Pemilu 2026. Lebih dari sepertiga total dana korporasi yang disumbangkan untuk pemilu November tahun ini berasal dari industri kripto. Sektor kripto juga menjadi penyumbang korporat terbesar dalam siklus Pemilu 2024, dengan kontribusi sebesar US$170 juta (Rp3 triliun).

Momen Penentu di Menit Akhir

Perusahaan-perusahaan di sektor kecerdasan buatan (AI) dan perusahaan teknologi raksasa juga telah memberikan kontribusi besar. Jika digabungkan dengan sektor kripto, total dana yang telah mereka gelontorkan untuk Pemilu 2026 sejauh ini mencapai US$294 juta (Rp5,2 triliun). Pada November mendatang, seluruh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan diperebutkan kembali, begitu pula dengan sekitar sepertiga kursi di Senat.

Apa Artinya Ini ke Depan?

“Poin utamanya adalah bahwa dana korporasi memainkan peran yang lebih besar dari sebelumnya dalam pemilihan umum kita, dan pengaruhnya terus meluas,” ujar Rick Claypool, direktur riset di Public Citizen. Industri kripto meraih pencapaian besar dalam kebijakan publik setelah menggelontorkan dana dalam jumlah besar pada 2024 lalu, yang menghasilkan komposisi Kongres yang siap memperjuangkan undang-undang pro-kripto.

Menurut para pendukung industri, langkah ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi mereka. Sebagian besar dana tersebut berasal dari Super PAC, yakni komite aksi politik yang dapat membelanjakan uang dalam jumlah tak terbatas. Tren ini diperkirakan akan berlanjut pada Pemilu 2026.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Upaya besar-besaran industri kripto membuahkan hasil pada tahun lalu, ketika Kongres mengesahkan undang-undang yang menciptakan kerangka kerja federal bagi token kripto yang dipatok terhadap dolar (stablecoin). Para pendukungnya meyakini hal ini akan mendorong adopsi yang lebih luas. Rancangan undang-undang (RUU) tersebut mendapat dukungan bipartisan, baik di DPR maupun Senat.

Sektor ini kini mendorong langkah-langkah baru untuk memperkuat posisinya di DPR. Dengan demikian, industri kripto akan terus menjadi pemain utama dalam politik AS, setidaknya hingga Pemilu 2026.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260701162446-37-747253/terungkap-aliran-uang-rp-33-triliun-ke-anggota-dpr-ini-sumbernya, without altering the facts of the original article.