OJK Resmi Lantik Henry Rialdi Sebagai Deputi Komisioner Bursa Mineral, Langkah Strategis Tingkatkan Pengawasan Pasar

OJK resmi melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada Rabu, 19 Agustus 2026, di Jakarta. Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat pengawasan pasar mineral dan komoditas strategis, sekaligus menanggulangi praktik transfer pricing dan under-invoicing yang merugikan negara.

Pelantikan Henry Rialdi dan Tugas Utama BMKS

Pada acara pelantikan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengangkat Henry Rialdi menjadi Deputi Komisioner BMKS. Dalam sumpah jabatan, Rialdi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar mineral serta komoditas strategis. Ia juga menyatakan akan menegakkan regulasi yang ketat guna mencegah praktik manipulasi harga dan penipuan perpajakan.

OJK menegaskan bahwa BMKS memiliki peran strategis dalam mengawasi transaksi jual beli mineral, logam mulia, dan komoditas strategis lainnya. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan OJK, diharapkan sektor ini dapat berfungsi sebagai pilar ekonomi negara yang lebih stabil dan adil.

Reaksi Pihak Terkait dan Harapan Nasional

Pihak regulator dan pelaku industri mineral mengungkapkan dukungan terhadap pelantikan ini. Mereka menilai bahwa kehadiran Rialdi, yang memiliki pengalaman luas di pasar komoditas, akan memperkuat mekanisme pengawasan. Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan strategi nasional untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien.

Harapan publik terhadap BMKS sangat tinggi. Banyak pihak menganggap bahwa BMKS akan menjadi garda depan dalam mengatasi praktik transfer pricing, yang selama ini menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Selain itu, under-invoicing—penyusunan faktur dengan nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya—juga menjadi fokus utama dalam kebijakan pengawasan.

Strategi Pengawasan BMKS terhadap Praktik Transfer Pricing

BMKS akan menerapkan sistem monitoring berbasis data real-time untuk memantau transaksi antar perusahaan milik dalam dan luar negeri. Sistem ini akan terintegrasi dengan database perpajakan sehingga setiap selisih harga dapat teridentifikasi dengan cepat. Selain itu, OJK berencana memperluas kerja sama dengan lembaga pengawasan internasional, seperti OECD, untuk menyesuaikan standar transfer pricing internasional.

Dalam rangka menekan praktik under-invoicing, BMKS akan memperketat persyaratan dokumentasi bagi setiap transaksi komoditas strategis. Setiap faktur harus disertai bukti nilai pasar yang sah, dan OJK akan melakukan audit reguler pada perusahaan yang terdaftar di bursa. Pelanggaran akan dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional

Penguatan pengawasan BMKS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, risiko investasi di sektor mineral dan komoditas strategis akan berkurang. Hal ini dapat membuka peluang bagi aliran modal asing yang lebih besar, sehingga memperkuat neraca perdagangan negara.

Selain itu, penegakan kebijakan anti-transfer pricing akan menambah penerimaan negara. Perhitungan estimasi kerugian akibat praktik ini mencapai triliunan rupiah, sehingga penegakan regulasi dapat menghasilkan tambahan pendapatan pajak yang signifikan. Dana tambahan ini dapat dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Peran OJK dalam Menjamin Integritas Pasar

OJK sebagai regulator keuangan memiliki mandat luas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan menambahkan BMKS ke dalam struktur organisasi, OJK memperluas jangkauan pengawasan ke sektor komoditas strategis. Hal ini menandai langkah strategis OJK untuk tidak hanya mengawasi pasar modal, tetapi juga sektor non-makro yang memiliki dampak langsung pada perekonomian negara.

OJK juga akan mengadopsi teknologi blockchain untuk memfasilitasi transparansi transaksi. Setiap transaksi akan dicatat dalam ledger terdesentralisasi, sehingga tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko kecurangan.

Rencana Jangka Panjang BMKS

BMKS akan merancang kebijakan jangka panjang yang meliputi: (1) penyusunan pedoman transfer pricing khusus untuk komoditas strategis, (2) pembuatan sistem audit otomatis berbasis AI, (3) penyediaan pelatihan bagi pelaku industri, dan (4) kolaborasi lintas lembaga, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengelola Dana Pensiun (BPDP).

Rencana ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, BMKS diharapkan menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola sektor komoditas strategis secara efektif.

Kesimpulan dan Prospek Masa Depan

Pelantikan Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner BMKS menandai langkah strategis OJK dalam memperkuat pengawasan pasar mineral dan komoditas strategis. Dengan menegakkan regulasi anti-transfer pricing dan under-invoicing, BMKS akan memperbaiki tata kelola pasar, meningkatkan penerimaan negara, dan menarik investasi asing. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada kolaborasi antara OJK, pemerintah, dan pelaku industri, serta penerapan teknologi canggih untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5702293/ojk-melantik-henry-rialdi-sebagai-deputi-komisioner-bursa-mineral, without altering the facts of the original article.