Prancis Resmi Larang Fast Fashion, Apa Dampaknya?

Prancis resmi melarang fast fashion dengan mengesahkan revisi undang-undang anti-fast fashion yang mengatur penjualan pakaian murah produksi massal melalui platform perdagangan elektronik. Aturan tersebut menargetkan perusahaan ultra-fast fashion seperti Shein, Temu, dan AliExpress, yang dinilai mempercepat konsumsi pakaian sekali pakai. Langkah ini menjadi upaya terbaru Prancis untuk mengendalikan dampak industri tekstil terhadap lingkungan. Dengan pengesahan ini, Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang mengambil langkah lebih ketat terhadap industri fast fashion.

Momen Penentu di Menit Akhir

Senat Prancis mengesahkan revisi undang-undang anti-fast fashion pada Selasa, 30 Juni 2026, setelah Majelis Nasional Prancis lebih dulu menyetujui rancangan aturan tersebut pada pekan sebelumnya. Undang-undang ini memperkenalkan pungutan per produk bagi perusahaan yang memproduksi pakaian dalam jumlah besar. Besaran pungutan akan meningkat secara bertahap dan dapat mencapai maksimal 20 euro per item pada 2030. Namun, nilai pungutan tetap dibatasi hingga 50 persen dari harga produk sebelum pajak.

Pemerintah Prancis akan mengalokasikan sebagian dana dari pungutan tersebut untuk mendukung infrastruktur pengumpulan dan daur ulang tekstil. Aturan baru itu juga mewajibkan perusahaan ultra-fast fashion menampilkan pesan yang mendorong konsumen mengurangi pembelian berlebihan, menggunakan kembali pakaian, dan memperbaiki produk yang masih dapat dipakai. Undang-undang tersebut juga melarang promosi merek ultra-fast fashion, termasuk iklan oleh influencer di media sosial.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Model bisnis fast fashion dinilai berkontribusi terhadap persoalan lingkungan. Industri tekstil menghasilkan hampir 10 persen emisi gas rumah kaca global. Kemudahan membeli dan mengganti pakaian secara cepat membuat konsumsi pakaian meningkat dan memperbesar jumlah limbah tekstil. Dengan aturan baru ini, pemerintah Prancis berharap dapat mengurangi konsumsi pakaian berlebihan, sekaligus mendorong praktik fesyen yang lebih berkelanjutan.

Namun, aturan tersebut juga menuai kritik. Sejumlah pihak menilai regulasi itu belum cukup luas karena tidak secara langsung menyasar perusahaan fesyen Eropa, seperti Zara dan Kiabi. Anggota parlemen lainnya juga mengkritik hasil akhir undang-undang tersebut, menyebut versi yang disahkan telah melemah dibandingkan rancangan awal yang diajukan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang mengambil langkah lebih ketat terhadap industri fast fashion. Pemerintah berharap aturan tersebut dapat mengurangi konsumsi pakaian berlebihan, sekaligus mendorong praktik fesyen yang lebih berkelanjutan. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk perdebatan terkait larangan iklan dan kesesuaiannya dengan aturan Uni Eropa.

Kedepan, Prancis masih harus terus berupaya untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat dan mendorong industri fesyen yang lebih berkelanjutan. Dengan pengesahan undang-undang anti-fast fashion ini, Prancis menunjukkan komitmennya untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri tekstil dan mendorong praktik fesyen yang lebih bertanggung jawab.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/8129088/prancis-sahkan-undang-undang-anti-fast-fashion, without altering the facts of the original article.