Pramono Desak ASN Layanan Publik Tinggalkan WFH, Tekankan Interaksi Langsung dengan Warga demi Pelayanan Efektif

Pramono, kepala Bappenas, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhubungan langsung dengan publik tidak boleh bekerja dari rumah (WFH) atau work from anywhere (WFA). Ia menekankan pentingnya interaksi tatap muka dengan masyarakat sebagai kunci pelayanan publik yang efektif. Pada pernyataan ini, Pramono mengangkat dua isu penting: kebijakan WFH bagi ASN publik dan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sekolah-sekolah Jakarta, yang sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Pramono dan Kebijakan WFH untuk ASN Publik

Di tengah era digital yang mendorong fleksibilitas kerja, Pramono menyatakan bahwa bagi pejabat yang berhubungan langsung dengan publik, kebijakan WFH tidak dapat diterapkan. Ia menyampaikan hal ini di Velodrome Jakarta Timur pada Selasa, 18 Agustus 2026. “Saya juga meminta bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh work from home atau work from anywhere. Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. Menurut Pramono, kehadiran fisik di lapangan memungkinkan ASN merespons kebutuhan warga secara real-time, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Pramono menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang bersifat responsif dan transparan. Ia menegaskan bahwa interaksi tatap muka dapat memperkuat hubungan antara ASN dan warga, meminimalisir kesalahan komunikasi, serta mempercepat penyelesaian masalah. “Kita tidak boleh mengandalkan teknologi sepenuhnya ketika layanan publik yang disediakan melibatkan proses verifikasi dokumen, pertemuan konsultatif, atau penanganan keluhan warga. Interaksi langsung memang lebih efektif,” jelasnya.

Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Sekolah Sekolah Jakarta

Selain kebijakan WFH, Pramono juga menanggapi topik pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sekolah negeri dan swasta di Jakarta. Ia menyatakan bahwa DKI Jakarta menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat mengenai PJJ, khususnya pada hari ini yang dirancang untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Pramono, sekolah-sekolah di Jakarta diberi wewenang untuk menerapkan PJJ pada hari tersebut sebagai bagian dari upaya merayakan dan memaknai peringatan nasional.

Pramono mengutip Surat Edaran Nomor 87/SE/2026, yang berisi pedoman tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel dan pembelajaran jarak jauh. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa kebijakan PJJ harus tetap mematuhi standar akademik dan keamanan data siswa. “Hal yang berkaitan dengan PJJ, maka Pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara,” ujar Pramono. Ia menekankan bahwa PJJ di Jakarta harus diselenggarakan secara terstruktur, dengan dukungan teknologi yang memadai dan pelatihan bagi guru serta siswa.

Alasan Kebijakan WFH dan PJJ di Balik Prioritas Pelayanan Publik

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan tidak mengizinkan WFH bagi ASN publik didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kualitas layanan publik. Dalam era di mana banyak layanan administratif dapat diproses secara online, ia menekankan bahwa interaksi langsung masih menjadi elemen kunci dalam memastikan kepuasan warga. Ia juga menyoroti bahwa WFH dapat menimbulkan risiko keamanan data, serta mengurangi efektivitas koordinasi antar unit kerja yang memerlukan kehadiran fisik.

Di sisi lain, kebijakan PJJ di sekolah-sekolah Jakarta didorong oleh upaya merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Pramono menekankan bahwa PJJ bukan hanya sebagai solusi fleksibilitas belajar, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Dengan mengintegrasikan materi peringatan nasional ke dalam kurikulum, siswa dapat belajar sejarah sekaligus mengasah kemampuan digital. Menurutnya, PJJ juga membantu sekolah mengatasi tantangan logistik, seperti jarak jauh dan keterbatasan fasilitas fisik, sambil tetap menjaga standar pendidikan.

Dampak Kebijakan terhadap ASN dan Siswa

Untuk ASN, kebijakan WFH yang dibatasi dapat meningkatkan konsentrasi kerja di lapangan, memfasilitasi koordinasi antar lembaga, dan mempercepat penyelesaian tugas publik. Namun, beberapa pejabat mungkin merasa terbatas dalam fleksibilitas kerja, yang dapat memengaruhi keseimbangan kerja-hidup. Pramono mengakui bahwa pemerintah akan mencari solusi yang lebih terintegrasi, seperti sistem kerja hybrid bagi ASN yang tidak langsung berinteraksi dengan publik.

Untuk siswa, penerapan PJJ pada Hari Ulang Tahun ke-81 memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Meskipun siswa dapat belajar dari rumah, mereka tetap harus mengikuti materi yang telah disusun oleh guru. Kebijakan ini dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa yang tidak dapat hadir di sekolah karena alasan kesehatan atau jarak. Namun, tantangan seperti keterbatasan koneksi internet dan kurangnya perangkat dapat mempengaruhi kualitas belajar. Pramono menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan infrastruktur digital di seluruh kota, termasuk penyediaan Wi-Fi gratis di kawasan terpencil.

Respons Masyarakat dan Reaksi ASN

Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Beberapa warga menghargai upaya pemerintah untuk menegakkan pelayanan publik yang lebih responsif melalui interaksi langsung. Mereka merasa lebih percaya dengan ASN yang hadir di lapangan. Sementara itu, beberapa pihak mengkritik kebijakan WFH yang terlalu ketat, menganggapnya menghambat inovasi dan fleksibilitas kerja. Namun, mayoritas ASN mengakui pentingnya kehadiran fisik dalam menyelesaikan tugas administratif, terutama dalam konteks layanan publik.

Reaksi terhadap PJJ di sekolah-sekolah Jakarta juga beragam. Banyak orang tua yang menyambut baik fleksibilitas belajar, namun menyoroti kebutuhan akan dukungan teknologi yang memadai. Guru juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan PJJ memerlukan persiapan matang, mulai dari penyediaan materi digital, pelatihan penggunaan platform, hingga evaluasi kinerja siswa secara online. Meskipun begitu, sebagian besar pihak setuju bahwa PJJ dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi tantangan logistik dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Strategi Implementasi dan Langkah Selanjutnya

Pramono

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.