Digitalisasi UMKM Butuh Alternatif Akses, Pengamat: Jangan Biarkan Pelaku Usaha Kehilangan Kesempatan

Digitalisasi UMKM Butuh Alternatif Akses, Pengamat: Jangan Biarkan Pelaku Usaha Kehilangan Kesempatan

Aidil Wicaksono, praktisi pengembangan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menilai pemerintah perlu memberikan alternatif akses digitalisasi bagi pelaku usaha UMKM agar tidak kehilangan kesempatan dalam mengembangkan bisnis.

Mengapa Digitalisasi UMKM Butuh Alternatif Akses

Aidil menyatakan bahwa digitalisasi UMKM saat ini masih terbatas dan tidak merata, sehingga banyak pelaku usaha yang kehilangan kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka. “Digitalisasi UMKM harus dilakukan secara berjenjang dan tidak boleh terjadi pergeseran kekuasaan dari pelaku usaha ke pihak lain,” kata Aidil.

Kronologi Fakta

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia masih sangat besar, yaitu sekitar 61,2 juta usaha. Namun, masih ada banyak UMKM yang belum memiliki kemampuan digital yang cukup baik. “Saat ini, masih banyak UMKM yang tidak memiliki kemampuan digital yang memadai untuk menghadapi persaingan bisnis di era digital,” kata Aidil.

Sebagian besar UMKM di Indonesia masih menggunakan metode penjualan tradisional, seperti di pasar atau di toko-toko kecil. Mereka juga masih menggunakan sistem kasir manual dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi daring. “Hal ini menyebabkan UMKM menjadi sulit untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam menjalankan bisnis,” kata Aidil.

Mengapa Alternatif Akses Digitalisasi UMKM Perlu Dilakukan

Aidil menilai bahwa pemerintah perlu memberikan alternatif akses digitalisasi bagi pelaku usaha UMKM agar mereka dapat meningkatkan kemampuan digital mereka dan meningkatkan penjualan. “Pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi, baik melalui kemudahan akses internet, perangkat lunak, maupun layanan lainnya,” kata Aidil.

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan digital UMKM adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan dalam menggunakan teknologi digital. “Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi UMKM untuk meningkatkan kemampuan digital mereka,” kata Aidil.

Dampak Jika Pemerintah Tidak Melakukan Alternatif Akses Digitalisasi UMKM

Aidil menilai bahwa jika pemerintah tidak melakukan alternatif akses digitalisasi UMKM, maka dampaknya akan sangat besar. “Banyak UMKM yang akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam menjalankan bisnis,” kata Aidil.

Hal ini juga akan menyebabkan banyak UMKM kehilangan pekerjaan karena tidak dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam menjalankan bisnis. “Hal ini akan menyebabkan banyak UMKM kehilangan pekerjaan dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Aidil.

Penutup

Aidil menilai bahwa pemerintah perlu memberikan alternatif akses digitalisasi bagi pelaku usaha UMKM agar mereka dapat meningkatkan kemampuan digital mereka dan meningkatkan penjualan. “Pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi, baik melalui kemudahan akses internet, perangkat lunak, maupun layanan lainnya,” kata Aidil.

Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan kemampuan digital mereka dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan perekonomian nasional. Demikian informasi ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5695677/pengamat-digitalisasi-layanan-umkm-perlu-sediakan-alternatif-akses, without altering the facts of the original article.