Misbakhun Peringatkan Kepala Daerah Soal Pengelolaan Anggaran, Menyusul Temuan Audit BPK

Misbakhun Peringatkan Kepala Daerah Soal Pengelolaan Anggaran, Menyusul Temuan Audit BPK

Pengelolaan anggaran daerah harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran harus dihadirkan dalam bentuk layanan yang dirasakan masyarakat, seperti akses jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya. “Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Konstitusi telah memberikan mandat yang jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, setiap pejabat maupun pengelola anggaran harus memahami bahwa penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, sekaligus moral. “Setiap pejabat maupun pengelola anggaran harus memahami bahwa penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, sekaligus moral,” kata Misbakhun.

Sebagai mantan pegawai Kementerian Keuangan, Misbakhun menekankan pentingnya keberadaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai supreme audit institution atau lembaga pemeriksa keuangan negara. “BPK adalah lembaga yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengaudit keuangan negara, sehingga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun, temuan audit BPK adalah sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. “Temuan audit BPK dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Misbakhun.

Misbakhun juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. “Pengelolaan keuangan daerah harus efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Misbakhun.

Dalam kesimpulan, pengelolaan anggaran daerah harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran harus dihadirkan dalam bentuk layanan yang dirasakan masyarakat, seperti akses jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, setiap pejabat maupun pengelola anggaran harus memahami bahwa penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, sekaligus moral.

Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.