BPKH Buka Suara Soal Rencana Biaya Haji 60:40 di 2027, Apa yang Harus Diperhatikan

BPKH Buka Suara Soal Rencana Biaya Haji 60:40 di 2027, Apa yang Harus Diperhatikan

Pemerintah sedang menggodok skema komposisi pembiayaan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M menjadi 40% yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), sedangkan 60% lainnya dipenuhi melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ketua Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa saat ini nilai manfaat yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp12,05 triliun per tahun 2025.

Apabila 60% dari usulan rata-rata BPIH sebesar Rp107,34 juta per jemaah ditutup menggunakan nilai manfaat, kebutuhan dananya diperkirakan mencapai sekitar Rp12 triliun hingga Rp13 triliun. Sementara itu, jika kebutuhan dana diambil dari aset neto BPKH yang mencapai sekitar Rp20 triliun, maka kondisi tersebut akan mengurangi aset bersih dan memicu defisit tahun berjalan.

“Jadi pertanamankita harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti apakah nilai manfaat yang dikelola BPKH akan cukup untuk menutup kebutuhan dana tersebut,” kata Fadlul Imansyah. “Kita juga harus mempertimbangkan dampaknya pada aset bersih BPKH dan kemungkinan defisit tahun berjalan.”

Pertimbangan lainnya adalah tentang bagaimana nilai manfaat yang dikelola BPKH akan diatur dan dijamin keberlangsungannya. “Kita harus memastikan bahwa nilai manfaat yang dikelola BPKH akan tetap stabil dan tidak berfluktuasi terlalu besar,” kata Fadlul Imansyah.

Sementara itu, jika kebutuhan dana diambil dari aset neto BPKH, maka BPKH harus memastikan bahwa aset tersebut akan tetap ada dan tidak akan digunakan untuk keperluan lain.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat penting untuk dijadikan acuan dalam menentukan rencana biaya haji 60:40 di 2027. Pemerintah harus mempertimbangkan semua aspek dan dampaknya sebelum mengambil keputusan.

Dalam hal ini, BPKH harus memastikan bahwa nilai manfaat yang dikelola BPKH akan cukup untuk menutup kebutuhan dana dan tidak akan mengurangi aset bersih. BPKH juga harus memastikan bahwa aset neto akan tetap ada dan tidak akan digunakan untuk keperluan lain.

Demikian informasi tentang rencana biaya haji 60:40 di 2027. Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260727194604-29-754245/bpkh-buka-suara-soal-usulan-skema-biaya-haji-6040-di-2027, without altering the facts of the original article.