Arsip Bulanan: September 2026

Nama Brigjen Pol Hengky Haryadi kembali menjadi perhatian setelah mendapat tugas baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Perwira tinggi Polri tersebut dipercaya memimpin Polda Papua Barat Daya setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau.

Penunjukan Hengky Haryadi menjadi Kapolda Papua Barat Daya merupakan bagian dari rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Polri pada akhir Agustus 2026. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026, Hengky menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru yang mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Penugasan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karier Hengky Haryadi yang cukup panjang di institusi kepolisian. Sebelum berada di tingkat pimpinan Polda, ia telah menjalani berbagai tugas, terutama di bidang reserse dan kriminal umum.

Pengalaman tersebut kemudian membawanya menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari wilayah Lampung, Jakarta, Bareskrim Polri, hingga Wakapolda Riau.

Siapa Hengky Haryadi?

Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Ia lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 16 Oktober 1974 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1996.

Pendidikan formal kepolisian menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol, Hengky menjalani berbagai penugasan di lapangan sebelum kemudian mendapatkan kesempatan menempati jabatan-jabatan strategis.

Sejumlah sumber mencatat bahwa Hengky juga mengikuti pendidikan pengembangan kepemimpinan Polri, termasuk PTIK, Sespimmen, dan Sespimti. Ia juga tercatat mengikuti pendidikan di Lemhannas.

Latar belakang pendidikan tersebut kemudian berjalan beriringan dengan pengalaman lapangan yang panjang.

Hengky Haryadi lulusan Akpol 1996

Pendidikan Akpol 1996 menjadi salah satu titik awal penting dalam perjalanan karier Hengky Haryadi.

Setelah menyelesaikan pendidikan, ia mulai mendapatkan penugasan di berbagai satuan kepolisian. Pada tahap awal kariernya, Hengky menjalankan tugas di wilayah yang saat itu masih menjadi bagian dari Timor Timur, kemudian melanjutkan perjalanan dinas ke sejumlah wilayah lainnya.

Pengalaman di lapangan menjadi bagian dari proses pembentukan kariernya. Ia tidak hanya bertugas dalam fungsi lalu lintas, tetapi kemudian berkembang ke bidang reserse.

Perjalanan tersebut terlihat dari sejumlah posisi yang pernah diembannya di wilayah Lampung dan Jakarta.

Bagaimana awal karier Hengky Haryadi?

Karier Hengky Haryadi dimulai dari sejumlah penugasan operasional. Data riwayat jabatan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa ia pernah bertugas sebagai Pamapta II Polres Dili, Kasat Lantas Polres Manatuto, hingga Kasat Lantas Polres Dili. Setelah itu, ia mendapat penugasan sebagai Wakapolsek Lengkong dan Kasat Lantas Polres Garut.

Perjalanan karier tersebut kemudian membawanya ke Polda Lampung. Di wilayah tersebut, ia pernah dipercaya sebagai Kasat Reskrim Polres Tulangbawang, Kapolsek Telukbetung Selatan, serta Kasat Reskrim Poltabes Bandar Lampung.

Peralihan dari fungsi lalu lintas menuju reserse menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Pengalaman di bidang reserse kemudian menjadi salah satu latar belakang yang melekat pada profil Hengky Haryadi.

Pengalaman Hengky Haryadi di Lampung

Lampung memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan karier Hengky Haryadi. Setelah sejumlah penugasan awal, ia dipercaya menduduki beberapa jabatan di wilayah hukum Polda Lampung.

Salah satunya adalah Kasat Reskrim Polres Tulangbawang. Setelah itu, Hengky menjabat sebagai Kapolsek Telukbetung Selatan dan Kasat Reskrim Poltabes Bandar Lampung.

Pengalaman tersebut membuatnya memiliki kesempatan untuk menangani berbagai persoalan keamanan dan penegakan hukum secara langsung.

Dari Lampung, perjalanan karier Hengky kemudian berlanjut ke Polda Metro Jaya.

Perjalanan Hengky di Polda Metro Jaya

Setelah menjalankan sejumlah tugas di Lampung, Hengky mendapat penugasan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Ia pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Gambir, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Kapolres KP3 Tanjung Priok.

Jabatan-jabatan tersebut membuat pengalaman Hengky semakin banyak bersentuhan dengan persoalan keamanan dan kriminalitas di wilayah perkotaan.

Setelah itu, kariernya berlanjut ke posisi struktural yang lebih tinggi di Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Pernah memimpin Polres Metro Jakarta Barat

Salah satu jabatan yang cukup dikenal dalam perjalanan karier Hengky adalah Kapolres Metro Jakarta Barat.

Ia dipercaya memimpin Polres Metro Jakarta Barat setelah sebelumnya bertugas di sejumlah posisi reserse. Pengalaman tersebut memperluas tanggung jawabnya dari penanganan kasus secara teknis menjadi pengelolaan organisasi kepolisian tingkat kewilayahan.

Sejumlah pemberitaan mengenai perjalanan karier Hengky juga mencatat pengalamannya dalam menangani kasus kriminal, narkotika, premanisme, dan persoalan hukum lainnya ketika bertugas di wilayah Jakarta.

Pengalaman sebagai pimpinan kewilayahan kemudian menjadi bagian dari modal kariernya ketika mendapatkan tugas-tugas berikutnya.

Hengky Haryadi dan pengalaman di Jakarta Pusat

Selain Jakarta Barat, Hengky juga pernah dipercaya menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Sebelum menduduki posisi tersebut, ia telah memiliki pengalaman di fungsi reserse. Riwayat jabatan yang tersedia mencatat Hengky pernah menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat sebelum kemudian kembali dipercaya memimpin wilayah tersebut sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Pengalaman memimpin wilayah Jakarta memberikan gambaran mengenai perjalanan karier Hengky yang tidak hanya berfokus pada penyidikan, tetapi juga manajemen organisasi kepolisian.

Pendidikan Sespimti dan pengembangan kepemimpinan

Selain pengalaman lapangan, pendidikan pengembangan kepemimpinan menjadi bagian dari perjalanan Hengky.

Hengky tercatat mengikuti pendidikan Sespimti Polri dan dilaporkan menjadi lulusan terbaik dalam angkatannya. ANTARA sebelumnya memberitakan bahwa ia mengikuti pendidikan Sespimti Polri ke-29 setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

Pendidikan tersebut menjadi salah satu tahap penting dalam perjalanan seorang perwira yang dipersiapkan untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan pada level lebih tinggi.

Riwayat pendidikan tersebut kemudian melengkapi pengalaman Hengky yang sebelumnya lebih banyak berada pada fungsi operasional dan reserse.

Apa pengalaman Hengky di Bareskrim Polri?

Hengky Haryadi juga pernah menjalankan tugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Riwayat jabatan yang tersedia mencatat bahwa ia pernah menjabat sebagai Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri dan kemudian menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri. Pada 2023, ia tercatat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Penugasan di Bareskrim memperluas pengalamannya dari lingkup kepolisian daerah menuju lingkungan reserse tingkat pusat.

Sebelum mendapatkan posisi Wakapolda Riau, Hengky memang menjalankan tugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Dari Bareskrim ke Wakapolda Riau

Pada akhir 2025, perjalanan karier Hengky kembali mengalami perubahan ketika ia ditunjuk sebagai Wakapolda Riau.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP/2025. Sebelumnya, Hengky menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Sebagai Wakapolda Riau, tanggung jawab Hengky tidak lagi hanya berkaitan dengan penanganan perkara. Ia juga terlibat dalam membantu Kapolda mengelola organisasi, mengawasi pelaksanaan tugas, dan melakukan koordinasi internal.

Pengalaman tersebut menjadi tahapan sebelum akhirnya Hengky mendapat amanah memimpin Polda Papua Barat Daya.

Bagaimana perjalanan Hengky hingga menjadi Kapolda?

Perjalanan menuju jabatan Kapolda Papua Barat Daya berlangsung melalui sejumlah tahapan karier.

Hengky memulai perjalanan sebagai perwira setelah lulus Akpol 1996. Ia kemudian menjalankan tugas di berbagai daerah dan fungsi, mulai dari lalu lintas hingga reserse.

Kariernya berkembang melalui penugasan di Lampung, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, kemudian menjadi Wakapolda Riau.

Pada 30 Agustus 2026, Polri menetapkan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Penunjukan tersebut menjadikannya Kapolda ketiga di provinsi tersebut.

Rangkaian perjalanan tersebut menunjukkan bahwa jabatan Kapolda menjadi bagian dari proses panjang penugasan yang telah dijalani Hengky selama bertahun-tahun.

Apa yang dibawa Hengky ke Papua Barat Daya?

Latar belakang Hengky yang kuat di bidang reserse menjadi salah satu karakter dalam perjalanan profesionalnya.

Namun, jabatan Kapolda memiliki cakupan tugas yang lebih luas dibandingkan fungsi reserse. Sebagai Kapolda, Hengky bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi kepolisian di tingkat provinsi, termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, serta pembinaan organisasi.

Pada awal kepemimpinannya, Hengky menyampaikan pentingnya manajemen, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Ia juga menekankan bahwa kekuatan organisasi harus dibangun melalui kerja tim.

Dengan demikian, pengalaman panjang di bidang penegakan hukum menjadi salah satu bagian dari latar belakang yang dibawa Hengky ketika memimpin Polda Papua Barat Daya.

Bagaimana gaya kepemimpinan Hengky Haryadi?

Pada awal masa jabatannya di Papua Barat Daya, Hengky menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran.

Ia menekankan pentingnya bekerja dengan ketulusan dan tidak semata-mata karena rasa takut terhadap pimpinan. Ia juga menyampaikan bahwa organisasi harus dibangun melalui tim yang kuat dan tidak bergantung pada satu sosok saja.

Hengky juga menyatakan bahwa program pimpinan sebelumnya perlu tetap dilanjutkan demi menjaga kesinambungan organisasi.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari gambaran awal mengenai arah kepemimpinannya di Polda Papua Barat Daya.

Apa tugas baru Hengky di Papua Barat Daya?

Sebagai Kapolda Papua Barat Daya, Hengky memiliki tanggung jawab yang berbeda dari tugasnya ketika menjadi Wakapolda Riau.

Kini ia menjadi pimpinan utama kepolisian di tingkat provinsi. Tanggung jawabnya mencakup pengelolaan organisasi, koordinasi dengan jajaran kepolisian di wilayah Papua Barat Daya, serta hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Pada September 2026, Hengky juga melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi kelembagaan.

Langkah tersebut menjadi salah satu agenda awal setelah ia mulai menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Mengapa profil Hengky Haryadi menarik perhatian?

Profil Hengky Haryadi menarik perhatian karena perjalanan kariernya mencakup berbagai fungsi dan wilayah penugasan.

Ia memiliki pengalaman di lapangan sejak awal karier, pernah bertugas di fungsi lalu lintas, kemudian berkembang ke reserse. Setelah itu, ia dipercaya memimpin sejumlah kepolisian resor di wilayah Jakarta dan mendapatkan tugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Perjalanan tersebut kemudian dilanjutkan dengan jabatan sebagai Wakapolda Riau dan kini Kapolda Papua Barat Daya.

Dengan latar belakang tersebut, tugas di Papua Barat Daya menjadi fase baru yang membawa tanggung jawab lebih luas bagi Hengky.

Pendidikan dan pengalaman menjadi bagian perjalanan karier

Dalam perjalanan seorang perwira Polri, pendidikan dan pengalaman lapangan berjalan beriringan.

Hengky memiliki latar belakang pendidikan Akpol 1996 serta sejumlah pendidikan pengembangan kepemimpinan. Sementara dari sisi pengalaman, ia telah bertugas di berbagai satuan dan wilayah.

Pengalaman di bidang reserse menjadi salah satu bagian yang cukup dominan dalam kariernya. Namun, sejumlah jabatan sebagai kepala kepolisian resor dan Wakapolda juga memberinya pengalaman dalam pengelolaan organisasi.

Kombinasi pengalaman tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan hingga ia dipercaya menjadi Kapolda Papua Barat Daya.

Perjalanan karier Hengky setelah menjadi Kapolda

Penunjukan sebagai Kapolda Papua Barat Daya menandai perubahan tanggung jawab yang cukup besar.

Jika sebelumnya sebagai Wakapolda Riau ia membantu pelaksanaan tugas Kapolda, kini Hengky berada di posisi pimpinan utama Polda Papua Barat Daya.

Pada masa awal tugasnya, konsolidasi internal menjadi salah satu agenda penting. Selain itu, komunikasi dengan berbagai unsur daerah juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi.

Polda Papua Barat Daya sendiri masih terus membangun karakter dan kapasitas organisasinya sebagai satuan kewilayahan. Hengky menyampaikan bahwa organisasi perlu memiliki identitas dan nilai lebih dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.

Kesimpulan

Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1996 yang memiliki perjalanan karier panjang di berbagai fungsi dan wilayah.

Ia pernah menjalankan tugas di Lampung, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, hingga menjadi Wakapolda Riau. Pengalaman di bidang reserse menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan profesionalnya.

Pada 30 Agustus 2026, Hengky mendapat tugas baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru. Penunjukan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya.

Sebagai Kapolda, Hengky kini memiliki tanggung jawab yang lebih luas, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjalankan penegakan hukum, meningkatkan pelayanan kepolisian, hingga memperkuat organisasi Polda Papua Barat Daya.

Dengan pengalaman panjang yang dimilikinya, masa tugas Hengky di Papua Barat Daya akan menjadi bagian berikutnya dari perjalanan kariernya di lingkungan Polri.

penulis:M.R

Brigjen Pol Hengky Haryadi kini menghadapi tugas baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau, ia dipercaya memimpin Polda Papua Barat Daya dalam rangkaian mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri pada akhir Agustus 2026.

Peralihan kepemimpinan tersebut berlangsung ketika Polda Papua Barat Daya terus memperkuat organisasi dan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayahnya. Karena itu, tantangan yang dihadapi Hengky tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana membangun kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, TNI, serta berbagai unsur lainnya.

Sejak awal menjabat, Hengky telah menyampaikan bahwa pencegahan kejahatan menjadi salah satu perhatian utama. Ia menekankan bahwa kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Pendekatan tersebut dikaitkan dengan konsep community policing dan problem-oriented policing.

Apa tantangan keamanan yang dihadapi Hengky Haryadi?

Tantangan keamanan di Papua Barat Daya memiliki karakter yang beragam. Kepolisian harus menghadapi persoalan keamanan sekaligus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di wilayah yang memiliki kondisi sosial dan geografis yang berbeda-beda.

Sebagai Kapolda, Hengky harus memastikan seluruh jajaran mampu membaca persoalan yang muncul di lapangan. Setiap wilayah dapat memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda sehingga kebijakan keamanan membutuhkan koordinasi dan pemetaan situasi secara berkelanjutan.

Pencegahan menjadi salah satu pendekatan yang disampaikan Hengky pada awal kepemimpinannya. Menurutnya, polisi perlu bekerja bersama masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang menerima pelayanan kepolisian, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan lingkungan.

Mengapa pencegahan kejahatan menjadi perhatian?

Penanganan keamanan tidak selalu harus dimulai ketika tindak pidana telah terjadi. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengenali potensi persoalan sejak awal dan membangun komunikasi dengan masyarakat.

Hengky menyebut community policing dan problem-oriented policing sebagai bagian dari pendekatan yang ingin dikembangkan. Dalam pendekatan tersebut, polisi bersama masyarakat berusaha mengenali persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan mencari penyelesaian yang sesuai.

Bagi kepolisian daerah, pendekatan pencegahan juga dapat dilakukan melalui patroli, sambang masyarakat, penguatan peran Bhabinkamtibmas, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dengan cara tersebut, kepolisian dapat memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan dari masyarakat secara lebih cepat.

Bagaimana kondisi geografis memengaruhi tugas kepolisian?

Wilayah Papua Barat Daya memiliki karakter geografis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Wilayah ini mencakup kawasan daratan, kepulauan, serta wilayah perairan.

Kondisi tersebut membuat pengamanan wilayah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di pusat perkotaan. Kepolisian juga perlu memperhatikan keamanan di wilayah pesisir, jalur laut, kawasan permukiman, serta wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Koordinasi dengan institusi lain menjadi penting dalam konteks tersebut. Salah satu contohnya adalah kunjungan Hengky ke Kodaeral XIV Sorong pada 15 September 2026. Dalam pertemuan itu, Polda Papua Barat Daya dan Kodaeral XIV membahas penguatan sinergi keamanan, termasuk koordinasi terkait keamanan wilayah laut dan penegakan hukum di perairan.

Kerja sama seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi persoalan keamanan yang memiliki cakupan luas.

Tantangan membangun keamanan berbasis masyarakat

Salah satu perhatian Hengky adalah membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Menurutnya, polisi tidak dapat bekerja sendiri.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena keamanan lingkungan tidak hanya bergantung pada kegiatan aparat. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan informasi, menjaga lingkungan, serta membantu mencegah munculnya gangguan keamanan.

Konsep community policing yang disampaikan Hengky menempatkan hubungan antara polisi dan masyarakat sebagai salah satu bagian dari strategi pencegahan. Polisi diharapkan dapat memahami persoalan masyarakat sekaligus membantu mencari penyelesaian terhadap masalah yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut membutuhkan komunikasi yang konsisten. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga menjadi bagian penting agar komunikasi dapat berjalan.

Bagaimana penegakan hukum dilakukan?

Pencegahan bukan berarti menghilangkan fungsi penegakan hukum. Ketika tindak pidana terjadi, kepolisian tetap memiliki tugas melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum.

Hengky menyampaikan bahwa pendekatan kepolisian perlu mengutamakan pencegahan, tetapi penegakan hukum tetap menjadi bagian dari tugas utama Polri.

Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya, Hengky juga menekankan pentingnya pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan, serta kondisi sosial masyarakat.

Artinya, tugas kepolisian memiliki dua sisi yang berjalan bersama. Pencegahan dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan, sementara proses penegakan hukum tetap dijalankan ketika terdapat dugaan tindak pidana.

Koordinasi dengan pemerintah daerah

Keamanan daerah tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kepolisian dan pemerintah daerah. Berbagai persoalan sosial dapat berkaitan dengan aspek ekonomi, pelayanan publik, pembangunan, maupun kondisi masyarakat.

Karena itu, komunikasi antara Polda Papua Barat Daya dengan pemerintah dan lembaga daerah menjadi bagian dari proses membangun koordinasi.

Pada 15 September 2026, Hengky melakukan silaturahmi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda awal kepemimpinannya untuk memperkuat komunikasi kelembagaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah.

Koordinasi seperti ini dapat membantu setiap lembaga memahami peran dan kewenangannya masing-masing ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.

Mengapa sinergi TNI dan Polri penting?

Tantangan keamanan juga membuat sinergi antara TNI dan Polri menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas di daerah.

Tidak lama setelah mulai menjabat, Hengky melakukan kunjungan kerja ke Kodaeral XIV Sorong. Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas penguatan hubungan dan sinergi untuk mendukung pelaksanaan tugas keamanan di Papua Barat Daya.

Polda Papua Barat Daya juga melakukan kunjungan ke Markas Komando Pasmar 3 pada 16 September 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan soliditas TNI-Polri di wilayah tersebut.

Koordinasi antarinstitusi menjadi penting karena berbagai persoalan keamanan dapat memiliki dimensi yang berbeda. Dengan komunikasi yang baik, masing-masing institusi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Tantangan menjaga keamanan wilayah laut

Sebagai wilayah yang memiliki kawasan perairan luas, keamanan laut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dan perairan membutuhkan kondisi keamanan yang mendukung. Selain itu, penegakan hukum di laut juga membutuhkan koordinasi antara berbagai institusi yang memiliki kewenangan masing-masing.

Dalam pertemuan dengan Kodaeral XIV, Hengky menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dalam menyikapi persoalan keamanan wilayah laut dan penegakan hukum di perairan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengamanan Papua Barat Daya tidak hanya berorientasi pada wilayah daratan, tetapi juga memperhatikan kawasan laut sebagai bagian dari wilayah hukum dan aktivitas masyarakat.

Tantangan menjaga ketertiban di tengah keberagaman masyarakat

Papua Barat Daya memiliki masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan kepolisian yang memperhatikan karakter masyarakat setempat.

Dalam konsep pemolisian berbasis masyarakat, komunikasi menjadi salah satu bagian yang penting. Polisi perlu memahami persoalan masyarakat sebelum menentukan langkah penanganan.

Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan cara kepolisian membangun hubungan dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Keterlibatan tokoh masyarakat dapat membantu penyampaian informasi dan pencegahan konflik di tingkat lokal. Pada saat yang sama, penanganan persoalan hukum tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peran tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan

Masyarakat memiliki posisi penting dalam sistem keamanan lingkungan. Tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga dan aparat ketika muncul persoalan.

Dalam pendekatan yang mengutamakan community policing, komunikasi seperti itu dapat membantu polisi memahami persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Pola tersebut juga memungkinkan kepolisian mendapatkan informasi mengenai potensi gangguan keamanan secara lebih awal.

Karena itu, membangun hubungan dengan masyarakat menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Pendekatan yang ia sampaikan sejak awal masa jabatan menunjukkan adanya perhatian terhadap kerja sama dengan masyarakat.

Bagaimana Polda menghadapi situasi darurat?

Selain tindak pidana, kepolisian juga dapat terlibat dalam penanganan situasi darurat yang berdampak pada masyarakat.

Contohnya terjadi pada 20 September 2026 ketika personel Satgas Preventif Operasi Bina Karuna Dofior 2026 Polda Papua Barat Daya dikerahkan dalam penanganan kebakaran di kawasan Jalan Basuki Rahmat Km 13, Kelurahan Klasaman, Kota Sorong.

Personel kepolisian dilaporkan membantu proses penanganan di lokasi dan melakukan pengaturan lalu lintas agar mobilisasi kendaraan pemadam kebakaran dapat berjalan.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa tugas kepolisian juga berkaitan dengan respons cepat terhadap kondisi yang membutuhkan kehadiran aparat di tengah masyarakat.

Tantangan memperkuat organisasi Polda Papua Barat Daya

Selain persoalan keamanan eksternal, Hengky juga menghadapi tantangan dalam memperkuat organisasi internal Polda Papua Barat Daya.

Sebagai pimpinan, ia perlu memastikan komunikasi antara pejabat utama, satuan kerja, dan jajaran kewilayahan berjalan dengan baik.

Pergantian kepemimpinan juga membutuhkan proses transfer informasi mengenai situasi keamanan dan program yang sedang berjalan. Polda Papua Barat Daya sebelumnya melaksanakan Laporan Situasi dan Memori Serah Terima Jabatan sebagai bagian dari proses pergantian kepemimpinan. Kegiatan tersebut mencakup penyampaian informasi mengenai situasi kamtibmas dan dinamika organisasi kepada pimpinan baru.

Proses tersebut penting untuk menjaga kesinambungan tugas sehingga pimpinan baru memiliki gambaran mengenai kondisi organisasi sebelum menentukan langkah berikutnya.

Apa prioritas Hengky Haryadi dalam menjaga keamanan?

Dari sejumlah pernyataan dan kegiatan awalnya sebagai Kapolda, pencegahan kejahatan menjadi salah satu prioritas yang disampaikan Hengky.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui pendekatan community policing dan problem-oriented policing. Konsep tersebut mengarahkan polisi untuk tidak hanya bertindak setelah masalah terjadi, tetapi ikut mengenali dan menyelesaikan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga juga terlihat dari kunjungan Hengky ke DPR Papua Barat Daya, Kodaeral XIV Sorong, serta unsur TNI lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan komunikasi menjadi salah satu bagian dari agenda awal kepemimpinannya.

Mengapa pendekatan yang terukur dibutuhkan?

Setiap persoalan keamanan memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, penanganannya membutuhkan pertimbangan terhadap situasi di lapangan.

Dalam konteks pelayanan masyarakat dan penegakan hukum, Hengky menyampaikan pentingnya mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, serta kondisi sosial masyarakat.

Pendekatan seperti itu menjadi bagian dari upaya agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berada dalam koridor hukum sekaligus mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Namun, apabila terjadi tindak pidana, kepolisian tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Tantangan ke depan bagi Hengky Haryadi

Masa awal kepemimpinan Hengky Haryadi di Polda Papua Barat Daya baru dimulai pada September 2026. Karena itu, berbagai agenda yang telah dilakukan sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan konsolidasi, komunikasi, serta penyampaian arah kebijakan.

Ke depan, pelaksanaan pendekatan pencegahan akan menjadi salah satu bagian yang perlu diterjemahkan ke dalam program kerja di lapangan.

Tantangan lainnya adalah menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah, DPR Papua Barat Daya, TNI, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat lainnya.

Polda juga perlu memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan, penegakan hukum dilakukan sesuai aturan, dan respons terhadap berbagai situasi darurat tetap dapat dilakukan secara cepat.

Kesimpulan

Hengky Haryadi menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Tantangan tersebut mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat pencegahan kejahatan, membangun hubungan dengan masyarakat, menjaga keamanan wilayah laut, serta memperkuat sinergi dengan lembaga lain.

Sejak awal menjabat, Hengky menyampaikan bahwa polisi tidak dapat bekerja sendiri. Pendekatan community policing dan problem-oriented policing disebut sebagai bagian dari upaya melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan.

Kegiatan awal Hengky juga menunjukkan perhatian terhadap koordinasi lintas lembaga. Ia telah melakukan komunikasi dengan DPR Papua Barat Daya serta memperkuat hubungan dengan Kodaeral XIV Sorong dan unsur TNI lainnya.

Dengan wilayah yang memiliki karakter sosial dan geografis beragam, pelaksanaan tugas Polda Papua Barat Daya membutuhkan kerja sama berbagai unsur. Peran Hengky sebagai Kapolda akan berkaitan dengan bagaimana seluruh jajaran menjalankan fungsi kepolisian sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat dan lembaga terkait.

Perkembangan pelaksanaan tugas tersebut akan menjadi bagian penting dalam perjalanan kepemimpinan Hengky Haryadi di Polda Papua Barat Daya.

penulis:M.R

Brigjen Pol Hengky Haryadi kini mengemban tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah Polri pada akhir Agustus 2026. Sebelumnya, Hengky Haryadi menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Polri menyebut pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan jabatan barunya, Hengky Haryadi memiliki tanggung jawab untuk memimpin seluruh jajaran Polda Papua Barat Daya dalam menjalankan fungsi keamanan, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, hingga pembinaan internal organisasi.

Pergantian kepemimpinan di Polda Papua Barat Daya kemudian ditandai dengan Apel Kehormatan dan Serah Terima Pataka yang berlangsung di Mapolda Papua Barat Daya, Aimas, Kabupaten Sorong, pada 9 September 2026. Momentum tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Hengky Haryadi di lingkungan Polda Papua Barat Daya.

Apa tugas utama Hengky Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya?

Sebagai Kapolda, Hengky Haryadi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat provinsi. Tanggung jawab tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda juga memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan operasional di wilayah hukumnya. Keputusan yang diambil harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang dapat dijalankan oleh pejabat utama, direktorat, satuan kerja, hingga jajaran kepolisian di tingkat kewilayahan.

Dalam konteks Papua Barat Daya, tanggung jawab tersebut menjadi bagian penting karena Polda Papua Barat Daya masih relatif baru sebagai struktur kepolisian daerah. Hengky menyampaikan bahwa status sebagai Polda baru seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun karakter dan identitas organisasi yang kuat.

Menurut Hengky, sebuah organisasi tidak cukup hanya memiliki struktur. Manajemen, kepemimpinan, serta kemampuan mengambil keputusan menjadi unsur penting dalam menjalankan organisasi kepolisian.

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Salah satu tugas utama Kapolda adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukumnya. Tugas tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan kepolisian, mulai dari pencegahan gangguan keamanan, patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan laporan warga, hingga operasi kepolisian.

Kapolda harus memastikan seluruh jajaran memahami kondisi keamanan di wilayah masing-masing. Informasi dari satuan kewilayahan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah kepolisian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, koordinasi antara Polda dengan Polres dan Polresta menjadi penting. Setiap persoalan keamanan di lapangan membutuhkan respons yang sesuai dengan kondisi wilayah dan karakter masyarakat.

Bagi Polda Papua Barat Daya, penguatan koordinasi menjadi salah satu bagian yang mulai dilakukan Hengky sejak awal masa tugasnya. Ia tidak hanya melakukan konsolidasi internal, tetapi juga menjalin komunikasi dengan unsur pemerintahan dan lembaga daerah.

Penegakan hukum menjadi bagian penting

Selain menjaga keamanan, Kapolda memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan penegakan hukum di wilayahnya. Penanganan tindak pidana, penyelidikan, penyidikan, serta berbagai kegiatan penegakan hukum berada dalam koordinasi kepolisian daerah.

Penegakan hukum membutuhkan mekanisme yang terukur agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, jajaran kepolisian juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hengky sebelumnya menyampaikan bahwa program yang telah berjalan pada masa kepemimpinan Kapolda sebelumnya akan dilanjutkan. Menurutnya, kesinambungan program diperlukan agar pergantian pimpinan tidak membuat program yang sudah berjalan berhenti begitu saja.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pergantian pimpinan tidak selalu berarti perubahan seluruh program organisasi. Ada kegiatan yang tetap dapat diteruskan dengan penyesuaian sesuai kebutuhan dan evaluasi pimpinan baru.

Bagaimana Hengky mengatur jajaran Polda Papua Barat Daya?

Kapolda tidak bekerja seorang diri. Dalam menjalankan organisasi, terdapat pejabat utama dan berbagai satuan kerja yang memiliki fungsi masing-masing.

Karena itu, kemampuan mengatur organisasi menjadi bagian penting dari tugas seorang Kapolda. Setiap keputusan strategis perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang dapat dijalankan oleh jajaran.

Hengky menekankan pentingnya kualitas manajemen dan kepemimpinan. Ia juga menyampaikan bahwa kekuatan organisasi tidak seharusnya hanya bergantung pada satu orang pimpinan, melainkan dibangun melalui kekuatan tim.

Pandangan tersebut disampaikan ketika Hengky mulai memimpin Polda Papua Barat Daya. Ia berharap personel dapat bekerja dengan ketulusan dan bukan karena rasa takut terhadap pimpinan.

Konsolidasi internal menjadi agenda awal

Pergantian Kapolda biasanya diikuti dengan proses konsolidasi internal. Tujuannya untuk memastikan setiap satuan kerja memahami arah kebijakan pimpinan baru dan dapat melanjutkan tugas secara berkesinambungan.

Bagi Hengky Haryadi, konsolidasi tersebut menjadi semakin penting karena Polda Papua Barat Daya merupakan organisasi kepolisian daerah yang masih membangun fondasi kelembagaan.

Dalam kondisi seperti itu, pembagian tugas, komunikasi antarunit, kesiapan personel, serta koordinasi antara pimpinan dan bawahan menjadi bagian penting dari pekerjaan organisasi.

Hengky juga menekankan bahwa Polda Papua Barat Daya perlu memiliki identitas yang kuat. Ia menyampaikan bahwa meskipun merupakan Polda baru, institusi tersebut harus mampu memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Mengapa koordinasi dengan lembaga daerah penting?

Tugas Kapolda tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di lingkungan kepolisian. Keamanan dan ketertiban daerah juga berhubungan dengan kerja sama bersama pemerintah daerah, DPRD, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai unsur lainnya.

Koordinasi diperlukan karena banyak persoalan masyarakat memiliki dimensi yang luas. Kepolisian dapat menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, sementara lembaga lain memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.

Tidak lama setelah mulai menjabat, Hengky melakukan silaturahmi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya pada 15 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda awal untuk memperkuat komunikasi antara Polda Papua Barat Daya dengan lembaga legislatif daerah.

Langkah komunikasi seperti itu menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kerja antarlembaga. Dengan koordinasi yang berjalan, berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dapat dibahas melalui jalur kelembagaan.

Apa tanggung jawab Kapolda terhadap pelayanan masyarakat?

Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum. Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi bagian dari tugas kepolisian.

Pelayanan tersebut dapat berupa penerimaan laporan, pengurusan administrasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat, pemberian informasi, hingga respons terhadap berbagai gangguan keamanan.

Sebagai pimpinan Polda, Kapolda memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan tersebut berjalan melalui satuan kerja yang berada di bawahnya.

Karena itu, kepemimpinan Kapolda tidak hanya terlihat dari kebijakan besar. Pelayanan yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian.

Polri sendiri menegaskan bahwa pergantian pejabat bertujuan menjaga kesinambungan tugas serta memastikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat tetap berjalan.

Membangun karakter Polda Papua Barat Daya

Salah satu hal yang menjadi perhatian Hengky adalah membangun karakter Polda Papua Barat Daya sebagai institusi yang masih relatif baru.

Hengky menyampaikan bahwa keberadaan Polda baru seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perubahan struktur organisasi. Menurutnya, institusi tersebut perlu memiliki identitas dan nilai lebih dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Pandangan itu menjadi salah satu pesan yang disampaikan Hengky setelah menerima tongkat komando. Ia menilai kualitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga bagaimana seluruh personel menjalankan tugas.

Pembentukan karakter organisasi tentu membutuhkan proses. Budaya kerja, koordinasi, profesionalisme, pelayanan, serta konsistensi dalam menjalankan program menjadi bagian dari proses tersebut.

Melanjutkan program pimpinan sebelumnya

Pergantian Kapolda juga membawa tantangan dalam menjaga kesinambungan program. Hengky secara terbuka menyampaikan bahwa program yang telah dijalankan pejabat sebelumnya akan dilanjutkan.

Menurut Hengky, pergantian pimpinan tidak seharusnya membuat program yang sudah berjalan kehilangan kesinambungan. Program tersebut dapat diteruskan selama tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah organisasi.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian awal kepemimpinannya di Polda Papua Barat Daya. Ia menekankan bahwa keberlanjutan program penting agar organisasi dapat berkembang secara konsisten.

Dengan pendekatan tersebut, pimpinan baru dapat melakukan evaluasi sekaligus mempertahankan program yang masih relevan. Perubahan kebijakan dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan baru atau persoalan yang membutuhkan penanganan berbeda.

Bagaimana Kapolda menghadapi dinamika keamanan?

Kondisi keamanan di setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, Kapolda perlu memahami kondisi sosial dan geografis wilayah sebelum menentukan langkah kepolisian.

Pemahaman terhadap karakter daerah dapat membantu kepolisian menentukan prioritas. Tidak semua persoalan membutuhkan pendekatan yang sama.

Dalam menjalankan tugas, Kapolda bersama jajarannya harus mampu melakukan pemetaan persoalan keamanan, mengembangkan pencegahan, serta memastikan penanganan hukum dilakukan sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut membuat kemampuan mengambil keputusan menjadi salah satu bagian penting dalam kepemimpinan kepolisian. Hengky sendiri menyampaikan bahwa pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari kepemimpinan organisasi.

Peran personel menjadi kunci

Kapolda memiliki posisi sebagai pimpinan tertinggi di tingkat Polda, tetapi keberhasilan pelaksanaan tugas tetap bergantung pada kerja seluruh personel.

Hengky menekankan pentingnya kekuatan tim dalam membangun Polda Papua Barat Daya. Organisasi kepolisian membutuhkan kerja bersama dari berbagai fungsi, mulai dari operasional, pembinaan, penyidikan, intelijen, lalu lintas, hingga pelayanan masyarakat.

Karena itu, komunikasi antara pimpinan dan personel menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan organisasi.

Hengky juga berharap personel bekerja berdasarkan kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan ketika ia mulai memimpin Polda Papua Barat Daya.

Apa yang menjadi perhatian Hengky pada awal masa jabatan?

Pada awal masa jabatannya, Hengky mulai melakukan sejumlah agenda konsolidasi dan komunikasi. Selain menerima tongkat komando dalam serah terima pataka, ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya.

Agenda tersebut memperlihatkan bahwa fase awal kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan internal kepolisian. Komunikasi dengan lembaga daerah juga menjadi bagian dari proses membangun hubungan kerja.

Di sisi lain, Hengky perlu memastikan program yang sudah berjalan tetap dapat dilaksanakan sambil menyiapkan arah kerja berikutnya.

Polri berharap pejabat yang baru menerima amanah dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya serta melanjutkan program yang telah berjalan.

Tantangan membangun Polda yang masih baru

Polda Papua Barat Daya memiliki posisi penting dalam sistem keamanan daerah. Sebagai institusi yang relatif baru, pembangunan organisasi menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Tantangannya bukan hanya menyangkut struktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, koordinasi antarunit, pelayanan masyarakat, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan keamanan.

Hengky sendiri menyampaikan bahwa Polda Papua Barat Daya perlu memiliki karakter dan nilai lebih. Pernyataan tersebut menjadi salah satu arah yang ia sampaikan saat menerima kepemimpinan Polda.

Dalam prosesnya, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh personel dan koordinasi dengan berbagai unsur di daerah.

Pergantian jabatan dan kesinambungan organisasi

Penunjukan Hengky Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya merupakan bagian dari rotasi besar Polri yang diumumkan pada akhir Agustus 2026. Dalam mutasi tersebut, Hengky yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau ditunjuk menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru.

Polri menyatakan rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier. Penempatan pejabat juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan tugas yang dihadapi.

Dengan demikian, tugas Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan sehari-hari. Ia juga memiliki tanggung jawab memastikan organisasi tetap berjalan, program berkesinambungan, serta pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan.

Kesimpulan

Hengky Haryadi kini memiliki tanggung jawab besar sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Tugas tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, pembinaan personel, pengelolaan organisasi, serta koordinasi dengan berbagai lembaga di daerah.

Sejak menerima tongkat komando, Hengky telah menyampaikan sejumlah arah kepemimpinan. Ia menekankan pentingnya manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kerja tim, serta keberlanjutan program yang sudah berjalan.

Sebagai Polda yang masih relatif baru, Papua Barat Daya juga membutuhkan penguatan organisasi secara bertahap. Karena itu, masa kepemimpinan Hengky akan menjadi bagian dari proses pengembangan kelembagaan sekaligus pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah tersebut.

Agenda awal berupa serah terima pataka dan komunikasi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya menjadi bagian dari langkah konsolidasi setelah pergantian kepemimpinan. Selanjutnya, pelaksanaan tugas di lapangan akan menjadi bagian penting dalam perjalanan Hengky Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

penulis:M.R

Brigjen Pol Hengky Haryadi kini menjalankan tugas baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Penunjukan tersebut menjadi bagian terbaru dari perjalanan kariernya setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Hengky resmi ditetapkan sebagai Kapolda Papua Barat Daya dalam rangkaian rotasi jabatan Polri pada akhir Agustus 2026. Dalam mutasi tersebut, ia menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru yang mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Serah terima jabatan di tingkat Mabes Polri berlangsung pada 2 September 2026. Setelah itu, proses pergantian kepemimpinan di tingkat Polda Papua Barat Daya dilanjutkan dengan Apel Kehormatan dan Serah Terima Pataka di Aimas, Kabupaten Sorong, pada 9 September 2026.

Penugasan tersebut membuat Hengky memasuki fase baru. Jika sebelumnya ia menjalankan tugas sebagai wakil pimpinan Polda Riau, kini ia bertanggung jawab langsung memimpin organisasi kepolisian di Papua Barat Daya.

Siapa Hengky Haryadi?

Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Perjalanan kariernya di kepolisian telah berlangsung selama puluhan tahun dengan berbagai penugasan di bidang reserse maupun kepemimpinan kewilayahan.

Sebelum dipercaya menjadi Kapolda Papua Barat Daya, Hengky menjabat sebagai Wakapolda Riau. Posisi tersebut ia emban sejak Januari 2026. Pengalaman tersebut menjadi salah satu tahap penting sebelum dirinya mendapatkan tugas sebagai pimpinan Polda.

Karier Hengky juga banyak dikaitkan dengan pengalaman penegakan hukum ketika bertugas di Jakarta. Ia pernah menjalankan tugas sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres Metro Jakarta Barat serta mengemban sejumlah jabatan lainnya.

Pengalaman tersebut kemudian berkembang menuju jabatan pimpinan di tingkat Polda.

Bagaimana Perjalanan Hengky hingga Menjadi Kapolda?

Perjalanan Hengky menuju jabatan Kapolda berlangsung melalui sejumlah tahapan penugasan.

Pada tahap awal karier, ia banyak menjalankan tugas di bidang reserse. Pengalaman tersebut kemudian berkembang ketika ia mendapat kesempatan memimpin satuan kepolisian di tingkat sektor maupun resor.

Setelah menjalankan sejumlah penugasan di Jakarta, Hengky kemudian mendapat tugas di lingkungan Polda dan selanjutnya dipercaya sebagai Wakapolda Riau.

Pada akhir Agustus 2026, Polri melakukan rotasi sejumlah pejabat dan menetapkan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Perubahan tersebut menjadi salah satu tahapan penting karena jabatan Kapolda memberikan tanggung jawab yang lebih luas terhadap keseluruhan organisasi kepolisian di suatu provinsi.

Kapan Hengky Resmi Memimpin Polda Papua Barat Daya?

Secara organisasi, penunjukan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya dilakukan melalui rotasi jabatan yang ditetapkan pada 30 Agustus 2026.

Selanjutnya, serah terima jabatan di lingkungan Polri digelar pada 2 September 2026. Polri menyebut pergantian tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran organisasi.

Tahap berikutnya berlangsung di Polda Papua Barat Daya.

Pada 9 September 2026, dilakukan Apel Kehormatan dan Serah Terima Pataka di Markas Polda Papua Barat Daya, Aimas, Kabupaten Sorong. Momentum tersebut menandai peralihan tongkat komando kepada Hengky.

Dengan demikian, awal September 2026 menjadi periode penting bagi Hengky untuk mulai menjalankan kepemimpinan secara langsung di Polda Papua Barat Daya.

Apa Pesan Awal Hengky Haryadi?

Dalam kegiatan serah terima pataka, Hengky menyampaikan sejumlah pandangan mengenai organisasi dan kepemimpinan.

Ia menekankan pentingnya manajemen dalam menjalankan organisasi kepolisian. Menurut Hengky, kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan mengambil keputusan.

Ia juga menyampaikan harapan agar anggota bekerja bukan karena rasa takut kepada pimpinan, melainkan karena kesadaran untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pesan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai pendekatan kepemimpinan yang disampaikan Hengky pada awal masa tugasnya.

Namun, implementasi kebijakan dan program selama masa kepemimpinannya tetap akan terlihat dari pelaksanaan tugas Polda Papua Barat Daya ke depan.

Hengky Ingin Polda Papua Barat Daya Memiliki Karakter

Salah satu hal yang disampaikan Hengky setelah menerima tongkat komando adalah keinginannya agar Polda Papua Barat Daya memiliki karakter sebagai institusi.

Polda Papua Barat Daya merupakan institusi kepolisian daerah yang masih relatif baru. Menurut Hengky, status sebagai Polda baru dapat menjadi kesempatan untuk membangun identitas organisasi.

Ia menyampaikan bahwa keberadaan Polda baru tidak seharusnya hanya berhenti pada perubahan struktur administratif. Menurutnya, Polda Papua Barat Daya perlu memiliki nilai lebih dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan awal yang disampaikan Hengky setelah menerima tanggung jawab sebagai Kapolda.

Apa yang Dimaksud dengan Organisasi yang Kuat?

Dalam pandangannya mengenai organisasi, Hengky menekankan bahwa kekuatan institusi tidak hanya bergantung kepada satu orang pemimpin.

Ia menyampaikan bahwa organisasi membutuhkan tim yang kuat. Dengan demikian, keberhasilan sebuah institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh Kapolda, tetapi juga oleh pejabat utama, Kapolres, personel, serta seluruh unsur yang menjalankan fungsi kepolisian.

Pandangan tersebut disampaikan Hengky ketika membahas kepemimpinan di Polda Papua Barat Daya. Ia menekankan pentingnya kerja tim dalam membangun organisasi.

Hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan Polda Papua Barat Daya untuk membangun sistem kerja yang berkesinambungan.

Bagaimana Sikap Hengky terhadap Program Pimpinan Sebelumnya?

Pergantian pimpinan tidak selalu berarti seluruh program sebelumnya harus dihentikan.

Hengky menyampaikan bahwa program yang telah berjalan di bawah kepemimpinan sebelumnya akan dilanjutkan apabila masih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia secara khusus mengatakan bahwa program yang telah dibuat oleh pejabat sebelumnya akan ditindaklanjuti agar tidak terputus akibat pergantian pimpinan.

Sikap tersebut menunjukkan pentingnya kesinambungan dalam pengelolaan organisasi.

Dalam institusi yang masih berkembang seperti Polda Papua Barat Daya, keberlanjutan program menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pekerjaan organisasi tidak selalu dimulai dari awal setiap kali terjadi pergantian pejabat.

Mengapa Kesinambungan Program Penting?

Kesinambungan program menjadi penting karena pekerjaan kepolisian berlangsung secara terus-menerus.

Pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, pembinaan personel, serta koordinasi dengan lembaga lain tidak dapat berhenti hanya karena terjadi pergantian Kapolda.

Karena itu, pejabat baru perlu memahami program yang telah berjalan sebelum menentukan kebijakan berikutnya.

Hengky menyampaikan bahwa program yang sudah ada akan tetap ditindaklanjuti dengan menyesuaikannya pada kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari fase awal kepemimpinannya.

Penegakan Hukum dan Pertimbangan Rasa Keadilan

Selain berbicara mengenai manajemen, Hengky juga menyampaikan pandangannya mengenai penegakan hukum.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan ketegasan. Menurutnya, aspek rasa keadilan dan kondisi sosial masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan.

Hengky menyampaikan bahwa setiap langkah hukum perlu dilakukan secara profesional dan terukur. Ia menyoroti bahwa penerapan hukum yang ketat juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap rasa keadilan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pelaksanaan tugas Polda Papua Barat Daya.

Dalam praktiknya, setiap proses penegakan hukum tetap harus berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Apa Tugas Hengky sebagai Kapolda?

Sebagai Kapolda Papua Barat Daya, Hengky bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya.

Ruang lingkupnya mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolda juga memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai satuan kerja yang berada di bawah Polda.

Artinya, tugas Hengky tidak hanya berkaitan dengan kasus kriminal tertentu. Ia juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi, personel, operasional, komunikasi, dan koordinasi lintas lembaga.

Tantangan Memimpin Polda yang Masih Baru

Salah satu karakteristik penugasan Hengky adalah posisinya sebagai pimpinan pada Polda yang masih tergolong baru.

Polda Papua Barat Daya membutuhkan penguatan organisasi secara bertahap. Struktur, personel, pelayanan, koordinasi, serta hubungan kelembagaan menjadi bagian yang perlu terus dikembangkan.

Dalam kondisi seperti itu, Kapolda memiliki peran dalam memastikan setiap satuan kerja memahami fungsi masing-masing.

Hengky sendiri menekankan pentingnya membangun identitas Polda Papua Barat Daya agar tidak sekadar menjadi institusi baru secara administratif.

Bagaimana Hengky Membangun Komunikasi dengan Lembaga Daerah?

Pada awal masa kepemimpinannya, Hengky mulai melakukan komunikasi dengan lembaga daerah.

Pada 15 September 2026, ia melakukan silaturahmi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya di kantor DPR provinsi. Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan DPR dan sejumlah anggota dewan.

Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda awal Hengky setelah resmi memimpin Polda Papua Barat Daya.

Komunikasi dengan lembaga legislatif merupakan salah satu bagian dari hubungan kelembagaan yang dapat mendukung koordinasi dalam persoalan keamanan dan ketertiban daerah.

Mengapa Koordinasi Antarlembaga Dibutuhkan?

Kepolisian tidak bekerja sendirian dalam menjaga keamanan daerah.

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah dapat melibatkan lebih dari satu institusi.

Karena itu, komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRD, TNI, lembaga vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur masyarakat menjadi bagian dari pekerjaan kepolisian.

Kunjungan Hengky ke DPR Papua Barat Daya menunjukkan bahwa komunikasi kelembagaan menjadi salah satu agenda pada awal masa kepemimpinannya.

Pengalaman Riau Menjadi Bagian dari Bekal

Sebelum memimpin Polda Papua Barat Daya, Hengky menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau.

Ia resmi menempati jabatan tersebut pada Januari 2026. Selama bertugas di Riau, Hengky terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi dan penegakan hukum.

Pengalaman tersebut memberikan gambaran mengenai pengelolaan organisasi Polda pada tingkat provinsi.

Namun, Papua Barat Daya memiliki karakter wilayah yang berbeda. Karena itu, pengalaman dari Riau perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayah baru.

Pengalaman Reserse dalam Perjalanan Hengky

Hengky juga memiliki latar belakang panjang dalam bidang reserse.

Sebelum menduduki posisi pimpinan Polda, ia pernah menjalankan tugas yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana di Jakarta.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya di kepolisian.

Namun, ketika menjadi Kapolda, cakupan tugasnya berubah menjadi lebih luas. Pengalaman reserse menjadi salah satu bekal, sementara tanggung jawabnya kini mencakup seluruh fungsi kepolisian di wilayah Polda Papua Barat Daya.

Apa Fokus Kepemimpinan Hengky di Papua Barat Daya?

Dari sejumlah pernyataan awalnya, beberapa hal yang menjadi perhatian Hengky antara lain penguatan manajemen organisasi, kerja tim, kesinambungan program, pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang profesional.

Ia juga menekankan pentingnya Polda Papua Barat Daya memiliki karakter dan nilai lebih sebagai institusi yang melayani masyarakat.

Sementara itu, komunikasi dengan lembaga daerah juga mulai dilakukan pada awal masa tugasnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bagian dari fase awal kepemimpinan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Perubahan dari Wakapolda Menjadi Kapolda

Perpindahan jabatan dari Wakapolda Riau menjadi Kapolda Papua Barat Daya membawa perubahan tanggung jawab yang cukup besar.

Sebagai Wakapolda, Hengky membantu Kapolda dalam menjalankan organisasi. Sebagai Kapolda, ia kini menjadi pimpinan utama Polda dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah tersebut.

Perubahan ini juga berarti Hengky harus mengambil lebih banyak keputusan strategis terkait organisasi dan operasional kepolisian.

Pernyataannya mengenai pentingnya pengambilan keputusan menjadi relevan dengan posisi baru yang sekarang dijalankannya.

Babak Baru dalam Karier Hengky Haryadi

Penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya menjadi salah satu babak terbaru dalam perjalanan karier Hengky Haryadi.

Setelah melewati berbagai jabatan di kepolisian, termasuk pengalaman di bidang reserse dan Wakapolda Riau, kini ia memimpin organisasi kepolisian di wilayah Papua Barat Daya.

Serah terima pataka pada 9 September 2026 menjadi simbol dimulainya kepemimpinan tersebut di tingkat Polda.

Sejak saat itu, Hengky mulai menjalankan berbagai agenda sebagai Kapolda, termasuk membangun komunikasi dengan lembaga daerah.

Kesimpulan

Brigjen Pol Hengky Haryadi kini menjadi Kapolda Papua Barat Daya setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau.

Penunjukannya ditetapkan dalam rotasi jabatan Polri pada 30 Agustus 2026 dan kemudian diikuti serah terima jabatan pada 2 September 2026.

Pada 9 September 2026, Hengky menerima tongkat komando dalam Apel Kehormatan dan Serah Terima Pataka Polda Papua Barat Daya di Aimas, Kabupaten Sorong. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pentingnya manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kerja tim, dan kesinambungan program.

Hengky juga mulai membangun komunikasi dengan lembaga daerah. Pada 15 September 2026, ia bersilaturahmi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya sebagai bagian dari komunikasi antarlembaga.

Dengan demikian, posisi Kapolda Papua Barat Daya menjadi fase baru bagi Hengky Haryadi. Pengalaman panjangnya di kepolisian kini diterapkan dalam tanggung jawab yang lebih luas, yaitu memimpin organisasi Polda dan menjalankan pelayanan kepolisian bagi masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

penulis:M.R

Nama Brigjen Pol Hengky Haryadi kembali menjadi perhatian setelah dirinya dipercaya menduduki posisi sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Penugasan tersebut menjadi bagian terbaru dari perjalanan panjangnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum menjadi Kapolda Papua Barat Daya, Hengky menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau. Ia baru menempati jabatan tersebut pada Januari 2026 setelah menggantikan Brigjen Adrianto Jossy Kusumo. Beberapa bulan kemudian, Polri kembali melakukan rotasi dan menempatkan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Perjalanan karier Hengky sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 dan memiliki pengalaman panjang pada fungsi reserse kriminal sebelum kemudian mendapat berbagai penugasan dalam struktur kepolisian.

Dari penugasan awal di Lampung, karier Hengky berkembang ke Jakarta. Ia kemudian dipercaya mengisi sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai Kapolres dan pejabat di lingkungan Polda Metro Jaya.

Siapa Hengky Haryadi?

Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Ia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian dan tercatat sebagai lulusan Akpol 1996. Setelah menyelesaikan pendidikan, Hengky menjalani penugasan di lingkungan kepolisian dengan pengalaman yang cukup panjang di bidang reserse kriminal.

Profil kariernya yang pernah dipublikasikan mencatat bahwa Hengky mengawali perjalanan sebagai Kasat Reskrim Polres Tulangbawang, Polda Lampung. Setelah itu, ia mendapatkan penugasan sebagai Kapolsek Metro Gambir di Jakarta.

Dari sana, perjalanan kariernya terus berkembang hingga menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Awal Perjalanan Karier di Kepolisian

Karier awal Hengky Haryadi banyak berkaitan dengan fungsi reserse.

Sebagai Kasat Reskrim, tugas utamanya berhubungan dengan proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum tempatnya bertugas.

Pengalaman di bidang tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan profesional Hengky.

Setelah mendapatkan pengalaman di Lampung, ia kemudian melanjutkan penugasan di Jakarta. Perpindahan wilayah tugas tersebut memberikan pengalaman baru karena Jakarta memiliki karakter persoalan keamanan dan kriminalitas yang berbeda dibandingkan wilayah sebelumnya.

Pengalaman sebagai Kapolsek Metro Gambir

Salah satu jabatan yang pernah dijalani Hengky adalah Kapolsek Metro Gambir.

Jabatan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya di wilayah Jakarta. Sebagai Kapolsek, tanggung jawab Hengky tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kepolisian sektor.

Pengalaman sebagai pimpinan kepolisian tingkat sektor menjadi bagian dari proses pengembangan karier sebelum dirinya dipercaya menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat

Perjalanan Hengky kemudian berlanjut sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Menurut profil yang dipublikasikan Liputan6, Hengky menjalankan jabatan tersebut pada Oktober 2017 hingga Desember 2019. Pada masa ini, ia menangani sejumlah kasus kriminal yang mendapat perhatian masyarakat.

Jabatan tersebut kembali menempatkannya dalam fungsi reserse yang memang menjadi salah satu bidang utama dalam perjalanan kariernya.

Pengalaman di Jakarta Barat juga menjadi bagian penting karena wilayah tersebut memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi dan beragam persoalan kriminalitas.

Penanganan Kasus Kriminal di Jakarta

Selama bertugas di Jakarta, Hengky terlibat dalam penanganan berbagai kasus kriminal.

Salah satu perkara yang tercatat dalam pemberitaan adalah penanganan kasus yang melibatkan Rosario de Marshall alias Hercules.

Selain perkara tersebut, ketika menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat, Hengky juga diberitakan terlibat dalam pengungkapan penyelundupan 120 kilogram sabu dari jaringan narkoba internasional.

Catatan tersebut merupakan bagian dari rekam penugasan Hengky pada periode ketika ia menjalankan tugas di Jakarta.

Pengalaman menangani kasus kriminal dengan tingkat perhatian publik yang tinggi menjadi salah satu bagian dari perjalanan kariernya sebelum kemudian dipercaya menduduki posisi di tingkat Polda.

Hengky dan Pengalaman sebagai Kapolres

Jabatan Kapolres menjadi salah satu tahap penting dalam perjalanan karier Hengky Haryadi.

Berbeda dengan Kasat Reskrim yang berfokus pada fungsi reserse, Kapolres memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan tugas kepolisian di tingkat wilayah hukum Polres.

Artinya, pengalaman sebagai Kapolres memberikan ruang bagi Hengky untuk menjalankan tugas yang lebih luas.

Ia tidak hanya harus memahami penegakan hukum, tetapi juga mengelola berbagai fungsi kepolisian seperti patroli, pelayanan masyarakat, lalu lintas, pembinaan masyarakat, intelijen, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur keamanan lainnya.

Rekam Pendidikan Pengembangan

Selain pengalaman lapangan, pendidikan pengembangan juga menjadi bagian dari perjalanan karier Hengky.

Profil yang dipublikasikan Liputan6 mencatat bahwa Hengky pernah mengikuti pendidikan PTIK, SESPIM, SESPIMTI, dan Lemhannas. Ia juga disebut meraih predikat siswa terbaik umum ketika mengikuti SESPIMTI Polri angkatan 2020.

Pendidikan tersebut menjadi bagian dari pengembangan kapasitas perwira dalam lingkungan Polri.

Bagi seorang perwira yang kemudian mendapat tugas sebagai pimpinan kepolisian daerah, pengalaman pendidikan dan penugasan berjalan beriringan dalam membentuk perjalanan karier.

Dari Fungsi Reserse ke Jabatan Pimpinan

Jika melihat perjalanan Hengky Haryadi, terdapat perubahan tanggung jawab yang cukup jelas.

Pada tahap awal, ia banyak berkecimpung dalam fungsi reserse. Setelah itu, ia memperoleh pengalaman sebagai pimpinan kewilayahan melalui jabatan Kapolsek dan Kapolres.

Perjalanan tersebut kemudian berkembang ke jabatan di tingkat Polda.

Perubahan tersebut membuat ruang lingkup tanggung jawab Hengky semakin luas. Ia tidak lagi hanya berkonsentrasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan organisasi kepolisian.

Menjadi Wakapolda Riau pada 2026

Salah satu penugasan terbaru sebelum menjadi Kapolda Papua Barat Daya adalah Wakapolda Riau.

Hengky resmi menjadi Wakapolda Riau pada 14 Januari 2026. Ia menggantikan Brigjen Adrianto Jossy Kusumo dalam serah terima jabatan yang berlangsung di Mapolda Riau.

Masa tugas tersebut berlangsung di tengah berbagai kegiatan kepolisian di Riau.

Sebagai Wakapolda, Hengky ikut menjalankan berbagai agenda yang berkaitan dengan organisasi, penegakan hukum, pembinaan personel, serta koordinasi kegiatan kepolisian di wilayah Riau.

Rekam Penugasan di Polda Riau

Selama menjadi Wakapolda Riau, Hengky terlibat dalam sejumlah kegiatan yang menunjukkan luasnya tanggung jawabnya.

Pada Februari 2026, ia membuka pelatihan peningkatan kemampuan kehumasan bagi jajaran Polda Riau. Dalam kegiatan tersebut, Hengky menekankan pentingnya manajemen media dalam mendukung keberhasilan organisasi Polri.

Pada Mei 2026, Hengky juga membuka kegiatan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan amanat mengenai peran Bhabinkamtibmas sebagai salah satu penghubung kepolisian dengan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa tugasnya sebagai Wakapolda tidak hanya berkaitan dengan penindakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan organisasi dan pelayanan masyarakat.

Peran dalam Pemberantasan Narkoba

Salah satu agenda penegakan hukum yang menonjol selama Hengky menjadi Wakapolda Riau adalah Operasi Antik Lancang Kuning 2026.

Polda Riau mencatat 435 laporan polisi dengan 557 tersangka dalam operasi yang berlangsung pada 16 April hingga 7 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 487 tersangka ditahan, sementara 70 menjalani rehabilitasi. Data tersebut disampaikan Hengky dalam konferensi pers pada 12 Mei 2026.

Angka tersebut merupakan hasil operasi Polda Riau dan jajaran dalam periode tertentu.

Bagi Hengky, kegiatan tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda penegakan hukum yang dijalankan ketika ia masih menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin

Hengky juga tercatat terlibat dalam penanganan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI di Riau.

Pada April 2026, ia memimpin jumpa pers terkait pengungkapan kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Polda Riau ketika itu menyampaikan hasil penindakan terhadap aktivitas PETI selama Januari hingga April 2026. Dalam kegiatan tersebut, Hengky menyebut pendekatan penegakan hukum juga disertai strategi green policing berupa edukasi dan pencegahan.

Penanganan PETI menjadi salah satu contoh bagaimana tugas kepolisian dapat bersinggungan dengan persoalan lingkungan.

Keterlibatan dalam Pengembangan Organisasi

Rekam penugasan Hengky di Riau juga mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi kepolisian.

Pada Juli 2026, Polda Riau menyiapkan pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Pusat Studi Lingkungan. Hengky hadir dalam kegiatan tersebut bersama unsur akademisi, Sespim Lemdiklat Polri, instansi lingkungan hidup, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.

Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan ilmu kepolisian berbasis riset serta pendekatan green policing.

Kehadiran Hengky dalam agenda tersebut menunjukkan bahwa tugas pimpinan Polda juga mencakup pengembangan organisasi dan pemikiran mengenai model pelayanan kepolisian.

Dari Wakapolda Riau ke Kapolda Papua Barat Daya

Pada akhir Agustus 2026, perjalanan karier Hengky kembali mengalami perubahan.

Polri melakukan rotasi sejumlah perwira dan menetapkan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Posisi tersebut sebelumnya dijabat Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru.

Sementara itu, posisi Wakapolda Riau yang ditinggalkan Hengky kemudian diisi Brigjen Pol Simson Zet Ringu.

Rotasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Dalam keterangan resmi Polri, pergantian jabatan disebut sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

Serah Terima Jabatan Kapolda Papua Barat Daya

Penugasan baru Hengky kemudian diikuti dengan serah terima jabatan.

Pada 2 September 2026, Polri menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat. Dalam rangkaian tersebut, jabatan Kapolda Papua Barat Daya resmi diisi Brigjen Pol Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau.

Serah terima jabatan tersebut menandai perubahan fase dalam perjalanan karier Hengky.

Dari posisi wakil pimpinan Polda Riau, ia kini bertanggung jawab sebagai pimpinan utama Polda Papua Barat Daya.

Apa yang Berubah dalam Tugas Hengky?

Perubahan dari Wakapolda menjadi Kapolda membawa perbedaan dalam struktur tanggung jawab.

Ketika menjabat Wakapolda Riau, Hengky membantu Kapolda menjalankan berbagai tugas organisasi dan operasional.

Sebagai Kapolda Papua Barat Daya, ia kini memimpin keseluruhan organisasi Polda di wilayah tersebut.

Tugasnya mencakup koordinasi berbagai satuan kerja, pengelolaan personel, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

Dengan demikian, penugasan terbaru tersebut menjadi salah satu tahap penting dalam perkembangan kariernya.

Pengalaman Lama dan Tugas Baru

Pengalaman Hengky di bidang reserse tetap menjadi bagian dari rekam profesionalnya. Namun, posisi sebagai Kapolda menuntut kemampuan mengelola organisasi dengan ruang lingkup lebih luas.

Pengalaman sebagai Kapolres memberinya latar belakang kepemimpinan di tingkat wilayah. Sementara pengalaman sebagai Wakapolda Riau memberinya pengalaman mengelola organisasi kepolisian daerah.

Kini, pengalaman tersebut menjadi bagian dari bekal dalam menjalankan tugas di Papua Barat Daya.

Karakter wilayah baru tentu membutuhkan penyesuaian tersendiri. Setiap Polda memiliki persoalan keamanan, kondisi geografis, struktur organisasi, serta hubungan masyarakat yang berbeda.

Apa Fokus Penugasan Hengky di Papua Barat Daya?

Sebagai Kapolda, fokus tugas Hengky mencakup berbagai aspek kepolisian.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bagian utama. Selain itu, penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tanggung jawab organisasi Polda.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya juga menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas.

Pada September 2026, Hengky tercatat melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara kepolisian dan lembaga daerah.

Agenda tersebut menunjukkan bahwa tugas Kapolda tidak hanya berlangsung di lingkungan internal kepolisian.

Mengapa Rekam Karier Hengky Menjadi Perhatian?

Rekam karier Hengky menjadi perhatian karena perjalanan tugasnya mencakup berbagai fungsi.

Ia memulai karier dengan pengalaman di bidang reserse, kemudian mendapatkan penugasan di tingkat kepolisian sektor dan resor, menjalankan tugas di lingkungan Polda, menjadi Wakapolda Riau, hingga akhirnya dipercaya memimpin Polda Papua Barat Daya.

Perubahan tanggung jawab tersebut menunjukkan perjalanan dari fungsi teknis menuju kepemimpinan organisasi.

Setiap penugasan memberikan pengalaman berbeda yang menjadi bagian dari perjalanan profesional seorang perwira.

Perjalanan Hengky Haryadi Setelah 2026

Penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya menjadi fase terbaru dalam perjalanan Hengky Haryadi.

Belum lama sebelum penugasan tersebut, ia masih menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau dan terlibat dalam berbagai agenda kepolisian di wilayah tersebut.

Rotasi pada akhir Agustus kemudian mengubah penugasannya.

Mulai September 2026, Hengky menjalankan tanggung jawab baru di Papua Barat Daya. Pelaksanaan tugas tersebut akan menjadi bagian berikutnya dari rekam kariernya di lingkungan Polri.

Kesimpulan

Rekam karier Hengky Haryadi menunjukkan perjalanan panjang di lingkungan Polri dengan pengalaman yang banyak berkaitan dengan reserse, kepemimpinan kewilayahan, serta jabatan di tingkat Polda.

Setelah lulus Akpol 1996, Hengky menjalani sejumlah penugasan, termasuk sebagai Kasat Reskrim Polres Tulangbawang dan Kapolsek Metro Gambir. Kariernya kemudian berkembang di Jakarta hingga menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dan menduduki posisi pimpinan lainnya.

Pada Januari 2026, Hengky dipercaya menjadi Wakapolda Riau. Selama menjalankan tugas tersebut, ia terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk penanganan narkoba, PETI, pembinaan Bhabinkamtibmas, kehumasan, dan pengembangan organisasi.

Perjalanan itu kemudian berlanjut setelah Polri menunjuknya sebagai Kapolda Papua Barat Daya pada akhir Agustus 2026. Serah terima jabatan pada 2 September 2026 menandai dimulainya tugas baru tersebut.

Kini, Hengky Haryadi menjalankan tanggung jawab sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Jabatan tersebut menjadi babak terbaru dalam perjalanan kariernya setelah melewati berbagai penugasan di sejumlah wilayah dan fungsi kepolisian.

penulis;M.R

Perjalanan karier Brigjen Pol Hengky Haryadi kembali memasuki tahap baru pada 2026. Setelah menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau, Hengky mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya dalam rangkaian rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan posisi tersebut ditetapkan melalui Surat Telegram Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026. Dalam rotasi itu, Hengky menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sementara posisi Wakapolda Riau kemudian diisi Brigjen Pol Simson Zet Ringu.

Perpindahan tersebut menarik perhatian karena Hengky belum lama menjabat sebagai Wakapolda Riau. Ia baru resmi menduduki posisi tersebut pada Januari 2026 setelah menggantikan Brigjen Adrianto Jossy Kusumo.

Kini, tanggung jawab Hengky berubah. Dari posisi wakil pimpinan kepolisian daerah di Riau, ia dipercaya menjadi orang nomor satu di jajaran Polda Papua Barat Daya.

Hengky Haryadi Sebelum Menjadi Wakapolda Riau

Sebelum bertugas di Riau, Hengky Haryadi telah memiliki pengalaman panjang di lingkungan Polri.

Kariernya banyak bersentuhan dengan fungsi reserse dan penegakan hukum. Ia pernah menjalankan tugas di sejumlah wilayah dan menduduki jabatan yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara kriminal.

Pengalaman tersebut kemudian berkembang ke posisi kepemimpinan kewilayahan dan jabatan strategis di lingkungan kepolisian daerah.

Ketika mendapat tugas sebagai Wakapolda Riau, Hengky sudah membawa pengalaman tersebut untuk menjalankan tanggung jawab sebagai salah satu pimpinan Polda.

Kapan Hengky Haryadi Menjadi Wakapolda Riau?

Hengky Haryadi resmi menjabat sebagai Wakapolda Riau pada 14 Januari 2026.

Serah terima jabatan berlangsung di halaman Mapolda Riau dan dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. Dalam kesempatan tersebut, Hengky menggantikan Brigjen Adrianto Jossy Kusumo.

Posisi Wakapolda merupakan salah satu jabatan penting dalam organisasi Polda. Wakapolda membantu Kapolda dalam menjalankan tugas dan mengelola organisasi kepolisian di tingkat provinsi.

Dengan jabatan tersebut, Hengky tidak hanya berhadapan dengan persoalan penegakan hukum, tetapi juga berbagai persoalan organisasi, operasional, pelayanan masyarakat, serta koordinasi antarbagian.

Apa Saja Tugas Hengky Saat Menjadi Wakapolda Riau?

Sebagai Wakapolda, Hengky ikut dalam berbagai kegiatan organisasi dan operasional Polda Riau.

Salah satu kegiatan yang tercatat adalah kehadirannya dalam serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Riau pada Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Hengky hadir bersama Kapolda Riau dan jajaran pejabat utama Polda Riau.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa posisi Wakapolda tidak hanya berkaitan dengan urusan internal, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam berbagai agenda kepolisian daerah.

Hengky juga mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana dan keamanan di wilayah Riau.

Peran Hengky dalam Penanganan Narkoba di Riau

Salah satu agenda besar yang berlangsung ketika Hengky menjadi Wakapolda Riau adalah Operasi Antik Lancang Kuning 2026.

Dalam konferensi pers pada Mei 2026, Hengky menyampaikan hasil operasi pemberantasan narkotika yang dilakukan Polda Riau dan jajaran.

Polda Riau mencatat sebanyak 435 laporan polisi dengan 557 tersangka yang diamankan selama operasi yang berlangsung pada 16 April hingga 7 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 487 tersangka ditahan dan 70 lainnya menjalani rehabilitasi.

Data tersebut merupakan hasil operasi kepolisian di wilayah Riau pada periode tertentu. Dalam konteks perjalanan Hengky, kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda penting yang ia jalankan ketika menjabat Wakapolda.

Pemberantasan narkotika memang menjadi salah satu bidang yang membutuhkan koordinasi antara direktorat di tingkat Polda dengan kepolisian resor di berbagai daerah.

Hengky dan Agenda Kepolisian di Riau

Selain penanganan narkotika, Hengky juga terlibat dalam berbagai agenda kepolisian lainnya selama berada di Riau.

Pada Juli 2026, misalnya, ia hadir dalam kegiatan serah terima jabatan beberapa pejabat utama dan Kapolres. Kegiatan tersebut mencakup pergantian Dirintelkam, Kabid Humas, Kapolres Dumai, Kapolres Rokan Hilir, Kapolres Kepulauan Meranti, dan Kapolres Indragiri Hilir.

Keterlibatan tersebut memperlihatkan salah satu fungsi Wakapolda dalam mendampingi Kapolda menjalankan organisasi.

Pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi kepolisian. Proses tersebut membutuhkan koordinasi agar pergantian kepemimpinan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan dan pelaksanaan tugas.

Hengky Haryadi dan Pengembangan Kepolisian di Riau

Pada Juli 2026, Hengky juga hadir dalam kegiatan penyiapan Pusat Studi Kepolisian dan Pusat Studi Lingkungan di Polda Riau.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset sekaligus mengembangkan konsep green policing yang disesuaikan dengan tantangan lingkungan dan persoalan masyarakat.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa selama menjadi Wakapolda Riau, agenda Hengky tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap tindak pidana.

Ia juga berada dalam lingkungan organisasi yang mengembangkan pendekatan kepolisian berbasis penelitian, pendidikan, dan pemahaman terhadap persoalan sosial serta lingkungan.

Mengapa Jabatan Wakapolda Penting dalam Karier Hengky?

Jabatan Wakapolda Riau menjadi salah satu tahap penting dalam perjalanan karier Hengky karena memberikan pengalaman kepemimpinan pada tingkat kepolisian daerah.

Sebagai Wakapolda, ruang lingkup tugasnya lebih luas dibandingkan ketika seorang perwira menjalankan fungsi tertentu seperti reserse.

Wakapolda harus memahami berbagai fungsi dalam organisasi Polda. Koordinasi dengan pejabat utama, Kapolres, satuan kerja, dan unsur lainnya menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi bagian dari latar belakang ketika Hengky mendapatkan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Mutasi Polri pada Akhir Agustus 2026

Perubahan jabatan Hengky terjadi dalam rangkaian mutasi besar di tubuh Polri.

Pada 30 Agustus 2026, Kapolri menerbitkan tiga Surat Telegram yang mengatur rotasi sejumlah perwira tinggi dan menengah. Liputan6 melaporkan rotasi tersebut mencakup 424 personel.

Dalam rotasi itu, sejumlah jabatan Kapolda dan Wakapolda mengalami perubahan.

Hengky menjadi salah satu perwira yang mendapatkan penugasan baru. Dari Wakapolda Riau, ia ditunjuk menjadi Kapolda Papua Barat Daya.

Polri menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pejabat juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas.

Siapa yang Digantikan Hengky di Papua Barat Daya?

Sebelum Hengky menjabat, posisi Kapolda Papua Barat Daya diisi Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru.

Dalam rotasi yang sama, Yulius mendapatkan penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Hengky kemudian ditetapkan sebagai pejabat baru yang memimpin Polda Papua Barat Daya. Informasi tersebut juga dikonfirmasi melalui sumber resmi kepolisian yang mencatat bahwa Hengky sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Pergantian tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses serah terima jabatan.

Serah Terima Jabatan Kapolda Papua Barat Daya

Serah terima jabatan menjadi tahap resmi dalam pergantian kepemimpinan Polda Papua Barat Daya.

Dalam rangkaian sertijab pejabat Polri pada 2 September 2026, Hengky resmi menerima tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Polri menjelaskan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus proses pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Pejabat yang menerima tugas baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang diberikan.

Bagi Hengky, proses tersebut menandai berakhirnya masa tugasnya sebagai Wakapolda Riau sekaligus dimulainya tugas baru di Papua Barat Daya.

Perubahan Tanggung Jawab Hengky Haryadi

Perubahan dari Wakapolda menjadi Kapolda membawa perbedaan dalam struktur tanggung jawab.

Saat menjadi Wakapolda Riau, Hengky berada sebagai wakil kepala kepolisian daerah dan membantu Kapolda menjalankan organisasi.

Ketika menjadi Kapolda Papua Barat Daya, ia berada di posisi pimpinan tertinggi dalam struktur Polda tersebut.

Tanggung jawabnya mencakup pengendalian organisasi, koordinasi seluruh satuan kerja, pelaksanaan kebijakan kepolisian, pelayanan masyarakat, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya.

Dengan demikian, perubahan jabatan tersebut juga membawa ruang lingkup tanggung jawab yang lebih luas.

Bagaimana Pengalaman di Riau Menjadi Bekal di Papua Barat Daya?

Pengalaman Hengky di Riau memberinya kesempatan untuk bekerja dalam organisasi kepolisian daerah dengan berbagai karakter persoalan.

Selama sekitar beberapa bulan sebagai Wakapolda, ia terlibat dalam kegiatan penanganan narkotika, pergantian pejabat, pengembangan organisasi, serta agenda keamanan lainnya.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya sebelum menerima tugas baru.

Namun, Papua Barat Daya memiliki karakter wilayah dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pengalaman di Riau tidak berarti seluruh pola kerja dapat diterapkan dengan cara yang sama.

Sebagai Kapolda, Hengky perlu menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kondisi wilayah, struktur organisasi, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Apa yang Berubah Setelah Hengky Menjadi Kapolda?

Setelah resmi menjadi Kapolda Papua Barat Daya, Hengky mulai menjalankan agenda sebagai pimpinan baru Polda.

Salah satu kegiatan yang tercatat adalah komunikasi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya pada September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antarlembaga untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian dan lembaga daerah.

Komunikasi seperti ini menjadi salah satu aspek penting dalam pekerjaan Kapolda karena pelaksanaan tugas keamanan tidak berdiri sendiri. Kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga negara, serta berbagai unsur masyarakat.

Dari Riau ke Papua Barat Daya

Perjalanan Hengky Haryadi dari Riau menuju Papua Barat Daya berlangsung dalam waktu relatif singkat.

Pada Januari 2026, ia baru saja resmi menjadi Wakapolda Riau. Beberapa bulan kemudian, pada akhir Agustus, ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika penempatan pejabat dalam organisasi Polri.

Bagi Hengky, perpindahan wilayah tugas berarti menghadapi lingkungan kerja yang berbeda. Ia harus memahami karakter wilayah baru, berkoordinasi dengan pejabat dan personel setempat, serta melanjutkan program yang sudah berjalan.

Perjalanan Karier yang Terus Berlanjut

Penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya bukanlah akhir dari perjalanan karier Hengky Haryadi.

Sebaliknya, jabatan tersebut menjadi fase baru dengan tanggung jawab yang berbeda dari posisi sebelumnya.

Jika di Riau ia bekerja sebagai Wakapolda bersama Kapolda dalam mengelola organisasi, kini ia memiliki kewenangan sebagai pimpinan Polda Papua Barat Daya.

Pengalaman sebagai perwira reserse, pimpinan kewilayahan, pejabat di lingkungan Polda Metro Jaya, hingga Wakapolda menjadi bagian dari perjalanan yang mengantarkannya ke jabatan saat ini.

Fokus Awal di Papua Barat Daya

Sebagai pejabat baru, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memahami kondisi internal organisasi dan karakter wilayah tugas.

Proses tersebut dapat mencakup koordinasi dengan pejabat utama Polda, para Kapolres, pemerintah daerah, TNI, lembaga legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lainnya.

Komunikasi menjadi bagian penting dalam tahap awal kepemimpinan karena berbagai persoalan keamanan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Kunjungan Hengky ke DPR Papua Barat Daya pada September 2026 menjadi salah satu kegiatan yang menunjukkan dimulainya komunikasi dengan lembaga daerah.

Apa Arti Perpindahan Ini bagi Polda Papua Barat Daya?

Pergantian Kapolda merupakan bagian dari siklus organisasi kepolisian.

Setiap pejabat membawa pengalaman dan latar belakang penugasan masing-masing. Dalam kasus Hengky, salah satu latar belakang yang menonjol adalah pengalaman panjang di bidang reserse serta pengalaman sebagai pimpinan kepolisian daerah.

Polda Papua Barat Daya kini berada di bawah kepemimpinannya dengan berbagai agenda keamanan dan pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan tugas selanjutnya akan menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinannya sebagai Kapolda.

Kesimpulan

Perjalanan Hengky Haryadi dari Wakapolda Riau hingga menjadi Kapolda Papua Barat Daya merupakan salah satu perkembangan terbaru dalam kariernya di lingkungan Polri.

Hengky resmi menjadi Wakapolda Riau pada 14 Januari 2026. Selama berada di Riau, ia terlibat dalam berbagai agenda kepolisian, termasuk penanganan narkotika melalui Operasi Antik Lancang Kuning 2026 dan sejumlah kegiatan organisasi Polda.

Pada 30 Agustus 2026, Polri menetapkan rotasi sejumlah perwira, termasuk penempatan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Posisi yang ditinggalkannya sebagai Wakapolda Riau kemudian diisi Brigjen Simson Zet Ringu.

Serah terima jabatan pada awal September menandai dimulainya tugas baru Hengky sebagai pimpinan Polda Papua Barat Daya.

Dengan pengalaman dari berbagai penugasan sebelumnya, Hengky kini menghadapi lingkungan tugas baru dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Perjalanan dari Riau menuju Papua Barat Daya menjadi bagian terbaru dari kariernya sebagai perwira tinggi Polri.

penulis:M.R

Brigjen Pol Hengky Haryadi kini memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya setelah dipercaya menjadi Kapolda Papua Barat Daya. Penunjukan tersebut merupakan bagian dari rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada akhir Agustus 2026.

Sebelum mendapatkan jabatan tersebut, Hengky Haryadi menjabat sebagai Wakapolda Riau. Pengalaman panjangnya di bidang reserse dan sejumlah jabatan kewilayahan menjadi bagian dari perjalanan yang membawanya ke posisi sebagai pimpinan Polda Papua Barat Daya.

Mutasi Hengky tercantum dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026. Dalam rotasi tersebut, ia menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Penugasan ini membuat perhatian terhadap sosok Hengky kembali meningkat. Selain karena menjadi pimpinan kepolisian di provinsi baru, ia juga memiliki rekam pengalaman yang cukup panjang dalam penegakan hukum, khususnya ketika bertugas di wilayah Jakarta.

Siapa Hengky Haryadi?

Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996.

Dalam perjalanan kariernya, Hengky banyak menjalankan tugas yang berkaitan dengan fungsi reserse. Ia pernah menduduki berbagai jabatan di tingkat kewilayahan hingga posisi strategis di Polda Metro Jaya.

Pengalaman tersebut kemudian berkembang ke bidang kepemimpinan organisasi. Hengky pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, hingga Wakapolda Riau sebelum mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Sejumlah pemberitaan mengenai perjalanan kariernya juga mencatat keterlibatannya dalam penanganan berbagai perkara kriminal ketika bertugas di Jakarta.

Kini, pengalaman tersebut dibawa ke Papua Barat Daya dengan cakupan tugas yang berbeda.

Mengapa Hengky Haryadi Ditunjuk Menjadi Kapolda Papua Barat Daya?

Penunjukan seorang Kapolda merupakan bagian dari keputusan organisasi Polri yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penempatan personel pada jabatan tertentu.

Dalam penjelasan yang dikutip Liputan6, Kadiv Humas Polri saat itu menyebut mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pejabat baru juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, dan tantangan tugas.

Karena itu, penempatan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya merupakan bagian dari proses rotasi jabatan di tubuh Polri.

Sebelumnya ia menjalankan tugas sebagai Wakapolda Riau. Dengan posisi baru tersebut, tanggung jawabnya berubah dari membantu Kapolda dalam memimpin organisasi menjadi memimpin langsung Polda Papua Barat Daya.

Apa Tugas Hengky Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya?

Sebagai Kapolda, Hengky memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya.

Secara umum, tugas tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan organisasi kepolisian di wilayahnya.

Tugas tersebut tidak hanya dilakukan melalui satuan reserse. Polda memiliki berbagai fungsi, seperti intelijen keamanan, lalu lintas, samapta, reserse kriminal, narkoba, humas, hingga pembinaan personel dan logistik.

Artinya, pengalaman Hengky di bidang reserse menjadi salah satu bagian dari latar belakangnya, tetapi tugas sebagai Kapolda memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas.

Sebagai pimpinan Polda, ia harus mengoordinasikan berbagai fungsi tersebut agar berjalan dalam satu kebijakan organisasi.

Bagaimana Kondisi Polda Papua Barat Daya?

Polda Papua Barat Daya merupakan salah satu struktur kepolisian daerah yang masih relatif baru.

Kondisi tersebut menjadi salah satu karakteristik penting dalam penugasan Hengky. Ia tidak hanya melanjutkan pekerjaan dari pimpinan sebelumnya, tetapi juga berada dalam fase pengembangan organisasi yang masih membutuhkan penguatan.

Pada periode awal pembentukan Polda Papua Barat Daya, berbagai jabatan utama dan struktur pendukung secara bertahap dilengkapi.

Karena itu, kepemimpinan Kapolda memiliki peran penting dalam memastikan struktur organisasi dapat menjalankan fungsi pelayanan kepolisian di seluruh wilayah hukum Papua Barat Daya.

Wilayah Kerja Polda Papua Barat Daya

Polda Papua Barat Daya menjalankan tugas kepolisian di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Wilayah tersebut memiliki karakter geografis yang berbeda dengan banyak wilayah lain di Indonesia. Kondisi geografis, jarak antardaerah, serta karakteristik masyarakat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan kepolisian.

Bagi organisasi kepolisian, kondisi geografis dapat berpengaruh terhadap mobilitas personel, pelayanan masyarakat, penanganan laporan, kegiatan patroli, hingga koordinasi antarsatuan.

Karena itu, salah satu pekerjaan penting dalam kepemimpinan Polda adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kepolisian meskipun kondisi wilayah memiliki tantangan tersendiri.

Apa Tantangan Hengky Haryadi di Papua Barat Daya?

Penugasan sebagai Kapolda Papua Barat Daya menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan pengalaman Hengky sebelumnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta maupun ketika menjabat Wakapolda Riau.

Di Jakarta, pengalaman Hengky banyak berkaitan dengan kepadatan penduduk, kriminalitas perkotaan, dan penanganan perkara dengan perhatian publik.

Sementara itu, di Papua Barat Daya, karakter wilayah, kondisi geografis, hubungan antarlembaga, serta kebutuhan membangun kepercayaan masyarakat menjadi bagian dari lingkungan tugasnya.

Karena itu, pendekatan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap tindak pidana. Komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur keamanan lain, serta masyarakat juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian.

Komunikasi dengan DPR Papua Barat Daya

Salah satu kegiatan Hengky setelah menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya adalah melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR Papua Barat Daya.

Pada 15 September 2026, Hengky melakukan kunjungan ke DPR Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara kepolisian dengan lembaga legislatif daerah.

Komunikasi lintas lembaga menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan keamanan daerah.

Polda tidak bekerja sendiri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaannya, kepolisian membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, TNI, instansi vertikal, serta berbagai unsur masyarakat.

Bagi Hengky, membangun komunikasi sejak awal masa tugas dapat menjadi bagian dari proses mengenali karakter wilayah sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.

Mengapa Sinergi Antarinstansi Penting?

Keamanan daerah tidak hanya bergantung pada kerja kepolisian.

Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat memiliki dimensi sosial, ekonomi, pemerintahan, maupun keamanan. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi berbagai lembaga.

Sebagai Kapolda, Hengky memiliki posisi untuk membangun koordinasi tersebut melalui komunikasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Dalam konteks Papua Barat Daya, sinergi juga menjadi penting karena wilayah ini memiliki struktur pemerintahan dan kepolisian yang masih berkembang.

Hubungan kerja antara Polda, pemerintah daerah, TNI, lembaga legislatif, serta unsur masyarakat menjadi bagian dari ekosistem keamanan daerah.

Dari Wakapolda Riau ke Kapolda Papua Barat Daya

Perubahan posisi Hengky dari Wakapolda Riau menjadi Kapolda Papua Barat Daya menjadi salah satu tahapan penting dalam kariernya.

Saat menjadi Wakapolda Riau, Hengky berada di posisi wakil pimpinan kepolisian daerah. Ia membantu Kapolda dalam menjalankan organisasi dan berbagai kegiatan kepolisian.

Selama bertugas di Riau, Hengky juga terlibat dalam sejumlah kegiatan penegakan hukum dan agenda keamanan daerah.

Pada 2026, misalnya, Polda Riau menangani berbagai perkara kriminal serta kegiatan pemberantasan narkotika. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam tugas Hengky sebelum mendapatkan penugasan baru.

Kini, di Papua Barat Daya, ia memiliki tanggung jawab langsung sebagai kepala kepolisian daerah.

Bagaimana Pengalaman Reserse Membantu Tugasnya?

Pengalaman di bidang reserse menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan Hengky Haryadi.

Dalam fungsi reserse, seorang perwira berhadapan dengan proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan informasi, pemeriksaan saksi, pengungkapan jaringan tindak pidana, serta koordinasi dengan berbagai pihak.

Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam memahami proses penegakan hukum.

Namun, tugas Kapolda tidak hanya mengenai proses penyidikan. Sebagai pimpinan organisasi, Kapolda juga harus memahami persoalan sumber daya manusia, operasional kepolisian, pelayanan masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta komunikasi publik.

Dengan demikian, pengalaman reserse merupakan salah satu bagian dari latar belakang Hengky, sedangkan tugasnya sebagai Kapolda memiliki cakupan yang lebih luas.

Pengalaman di Jakarta Menjadi Bagian dari Rekam Karier

Sebelum menjadi Kapolda Papua Barat Daya, Hengky menghabiskan sebagian perjalanan kariernya di lingkungan Polda Metro Jaya.

Ia pernah menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dan kemudian Kapolres Metro Jakarta Barat. Dalam periode tersebut, namanya muncul dalam sejumlah penanganan kasus kriminal.

Liputan6 mencatat bahwa Hengky pernah dua kali berhadapan dengan Rosario de Marshall alias Hercules dalam perkara berbeda ketika menjalankan tugas kepolisian di Jakarta. Pada 2013 ia tercatat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, sementara pada 2018 ia menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian dari rekam kariernya, meskipun tugas yang dihadapinya sebagai Kapolda Papua Barat Daya kini memiliki karakter yang berbeda.

Apa Prioritas Kapolda Baru?

Prioritas seorang Kapolda dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebijakan organisasi Polri.

Dalam konteks Papua Barat Daya, beberapa bidang yang secara umum menjadi bagian dari pekerjaan kepolisian antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, penguatan organisasi, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hengky juga perlu memastikan jajaran Polda dan Polres di bawahnya menjalankan tugas sesuai aturan dan kebijakan kepolisian.

Selain itu, pelayanan publik menjadi bagian penting karena masyarakat berinteraksi dengan kepolisian dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pelaporan perkara, pelayanan lalu lintas, administrasi kepolisian, hingga penanganan gangguan keamanan.

Bagaimana Peran Kapolda dalam Menjaga Kamtibmas?

Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu bagian utama tugas kepolisian.

Dalam pelaksanaannya, Kapolda bertanggung jawab mengarahkan satuan kerja agar dapat mencegah dan menangani berbagai gangguan keamanan.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan preventif dan penegakan hukum. Patroli, sambang masyarakat, pengamanan kegiatan, penyuluhan, serta kegiatan kepolisian lainnya merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan.

Ketika tindak pidana terjadi, fungsi penegakan hukum kemudian bekerja untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai Kapolda, Hengky bertanggung jawab memastikan seluruh fungsi tersebut berjalan dalam satu koordinasi organisasi.

Serah Terima Jabatan Hengky Haryadi

Penunjukan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan.

Polri mencatat bahwa Hengky menggantikan Yulius Audie Sonny Latuheru dalam rangkaian serah terima jabatan pejabat Polri pada September 2026. Penunjukan tersebut berasal dari rotasi yang ditetapkan melalui Surat Telegram Kapolri pada 30 Agustus 2026.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri.

Bagi Polda Papua Barat Daya, pergantian pimpinan berarti adanya proses transisi dari kebijakan dan program pimpinan sebelumnya kepada kepemimpinan baru.

Hengky kemudian harus melanjutkan berbagai pekerjaan organisasi yang telah berjalan sekaligus menyesuaikannya dengan kebijakan dan kebutuhan pada masa kepemimpinannya.

Apa Arti Jabatan Ini bagi Perjalanan Karier Hengky?

Jabatan Kapolda merupakan salah satu posisi strategis dalam struktur kepolisian.

Bagi Hengky Haryadi, penugasan di Papua Barat Daya menjadi kelanjutan dari perjalanan karier yang sebelumnya diwarnai pengalaman sebagai perwira reserse, Kapolres, pejabat Polda Metro Jaya, dan Wakapolda Riau.

Perjalanan tersebut memperlihatkan perpindahan dari fungsi teknis penegakan hukum menuju tanggung jawab kepemimpinan organisasi yang lebih luas.

Saat ini, fokus tugasnya bukan hanya menangani perkara tertentu, tetapi memimpin keseluruhan organisasi Polda Papua Barat Daya.

Babak Baru Hengky Haryadi

Penunjukan Hengky Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya di Polri.

Dengan pengalaman panjang di bidang reserse dan kepemimpinan kewilayahan, ia kini menjalankan tugas sebagai pimpinan kepolisian di salah satu provinsi yang masih relatif baru.

Sejak penunjukannya pada akhir Agustus 2026, Hengky mulai menjalankan berbagai agenda sebagai Kapolda, termasuk membangun komunikasi dengan lembaga daerah dan unsur terkait. Kunjungan kepada pimpinan DPR Papua Barat Daya pada September menjadi salah satu contoh awal komunikasi lintas lembaga tersebut.

Ke depan, pelaksanaan tugas Hengky akan berkaitan dengan berbagai aspek keamanan dan pelayanan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

Kesimpulan

Hengky Haryadi kini resmi menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya setelah sebelumnya menjabat Wakapolda Riau.

Penunjukannya merupakan bagian dari rotasi dan mutasi Polri pada akhir Agustus 2026 yang melibatkan ratusan perwira. Polri menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel.

Sebagai Kapolda, tanggung jawab Hengky jauh lebih luas dibandingkan ketika menjalankan fungsi reserse. Ia kini memimpin organisasi Polda, mengoordinasikan berbagai satuan kerja, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memastikan pelayanan kepolisian berjalan, serta membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Pengalaman panjangnya di bidang reserse, kepemimpinan di Jakarta, hingga pengalaman sebagai Wakapolda Riau menjadi bagian dari perjalanan profesional yang membawanya ke Papua Barat Daya.

Penugasan tersebut sekaligus membuka fase baru bagi Hengky Haryadi dalam memimpin Polda Papua Barat Daya dan menjalankan tanggung jawab kepolisian di wilayah tersebut.

penulis:M.R

Nama Hengky Haryadi kembali menjadi perhatian setelah dirinya dipercaya mengemban jabatan sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau sebelum mendapat penugasan baru memimpin Polda Papua Barat Daya.

Perjalanan karier Hengky Haryadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia terbilang panjang. Sebelum mencapai posisi perwira tinggi dan memimpin kepolisian daerah, ia pernah menjalani berbagai penugasan, terutama di bidang reserse kriminal.

Kariernya juga banyak bersinggungan dengan penanganan tindak pidana kriminal, termasuk ketika bertugas di wilayah Jakarta. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.

Siapa Hengky Haryadi?

Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1996.

Menurut profil yang pernah dimuat Liputan6, sebagian besar perjalanan profesional Hengky di kepolisian berkaitan dengan bidang reserse kriminal. Ia mengawali penugasannya sebagai Kasat Reskrim Polres Tulangbawang, Polda Lampung. Setelah itu, perjalanan kariernya berlanjut ke sejumlah posisi di wilayah Jakarta.

Pengalaman panjang di bidang reserse menjadi salah satu bagian penting dari profil Hengky Haryadi. Dalam berbagai penugasan, ia berhadapan dengan perkara kriminal yang membutuhkan proses penyelidikan, penyidikan, pengungkapan jaringan pelaku, hingga koordinasi dengan berbagai unsur penegak hukum.

Perjalanan tersebut kemudian membawanya ke posisi yang semakin strategis di lingkungan kepolisian.

Hengky Haryadi Lulusan Akpol 1996

Salah satu informasi penting dalam profil Hengky Haryadi adalah latar belakang pendidikannya di Akademi Kepolisian.

Hengky tercatat sebagai lulusan Akpol tahun 1996. Setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, ia memulai perjalanan sebagai anggota Polri dan secara bertahap mendapat penugasan di berbagai wilayah.

Dalam perjalanan berikutnya, Hengky juga mengikuti sejumlah pendidikan pengembangan perwira. Liputan6 mencatat bahwa ia pernah menempuh pendidikan PTIK, SESPIM, SESPIMTI, serta pendidikan di Lemhannas. Ia juga disebut meraih predikat siswa terbaik umum ketika mengikuti SESPIMTI Polri angkatan 2020.

Pendidikan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan karier seorang perwira Polri sebelum menduduki jabatan yang memiliki tanggung jawab semakin besar.

Awal Karier Hengky Haryadi di Bidang Reserse

Karier Hengky Haryadi banyak dibangun melalui pengalaman di bidang reserse kriminal.

Setelah lulus dari Akpol, salah satu penugasan yang tercatat dalam perjalanan kariernya adalah sebagai Kasat Reskrim Polres Tulangbawang, Polda Lampung. Jabatan tersebut menempatkannya pada bidang yang berhubungan langsung dengan penanganan berbagai perkara kriminal.

Bagi seorang perwira reserse, pengalaman di tingkat kewilayahan menjadi bagian penting untuk memahami karakteristik tindak pidana serta pola penanganannya. Penugasan tersebut juga menjadi dasar bagi perjalanan Hengky menuju sejumlah posisi lain.

Setelah dari Lampung, ia kemudian mendapatkan penugasan sebagai Kapolsek Metro Gambir di Jakarta.

Perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya menunjukkan bahwa perjalanan karier Hengky tidak hanya berlangsung di satu daerah. Pengalaman tersebut memperluas tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankannya sebagai perwira kepolisian.

Perjalanan di Jakarta Barat

Nama Hengky Haryadi semakin dikenal ketika dirinya menjalankan sejumlah tugas kepolisian di wilayah Jakarta Barat.

Ia pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada periode Oktober 2017 hingga Desember 2019. Dalam posisi tersebut, tugasnya berkaitan erat dengan penanganan berbagai perkara kriminal di wilayah hukum Jakarta Barat.

Masa tugas di Jakarta Barat menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya. Pada periode tersebut, Hengky dan jajarannya menangani sejumlah kasus yang mendapat perhatian publik.

Salah satu perkara yang dikaitkan dengan masa tugasnya adalah penanganan kasus yang melibatkan Rosario de Marshall alias Hercules.

Pengalaman menangani perkara kriminal dengan perhatian publik kemudian menjadi bagian dari rekam perjalanan Hengky sebelum dipercaya menduduki posisi yang lebih tinggi.

Hengky Haryadi Saat Menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat

Selain pernah bertugas sebagai Kasat Reskrim, Hengky Haryadi juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

Posisi Kapolres memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan jabatan di satuan reserse. Seorang Kapolres harus mengoordinasikan berbagai fungsi kepolisian di wilayah hukumnya, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penegakan hukum dan pelayanan publik.

Saat bertugas sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat, Hengky juga terlibat dalam penanganan perkara narkotika. Liputan6 melaporkan bahwa pada masa tersebut jajarannya menggagalkan penyelundupan 120 kilogram sabu dari jaringan narkoba internasional.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman Hengky tidak hanya terbatas pada perkara kriminal konvensional, tetapi juga mencakup kasus dengan jaringan yang lebih luas.

Pengalaman Menangani Kasus Kriminal

Salah satu ciri perjalanan karier Hengky Haryadi adalah panjangnya pengalaman dalam bidang penegakan hukum.

Ketika berada di lingkungan reserse, ia menangani berbagai kasus yang membutuhkan penyelidikan dan penyidikan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi modal profesional ketika mendapat tugas sebagai pimpinan satuan kewilayahan.

Dalam kariernya di Jakarta, Hengky juga dikenal melalui penanganan perkara yang berkaitan dengan aksi premanisme dan kriminalitas jalanan.

Liputan6 mencatat bahwa pada 2018 ia terlibat dalam pengungkapan kasus premanisme dengan jumlah penangkapan yang besar. Sumber yang sama menyebut angka 1.105 orang yang ditangkap dalam rangka penanganan kasus premanisme pada periode tersebut.

Data tersebut merupakan catatan yang diberitakan pada masa tugasnya di Jakarta dan perlu ditempatkan sesuai konteks waktu tersebut, bukan sebagai gambaran seluruh kariernya.

Pendidikan Pengembangan Perwira

Selain pengalaman lapangan, pendidikan pengembangan menjadi bagian lain dari perjalanan karier Hengky Haryadi.

Sebagai perwira Polri, ia mengikuti sejumlah jenjang pendidikan untuk mendukung pengembangan kemampuan kepemimpinan dan profesionalitasnya. Beberapa pendidikan yang disebut dalam profilnya antara lain PTIK, SESPIM, SESPIMTI, dan pendidikan Lemhannas.

SESPIMTI merupakan salah satu pendidikan penting dalam jenjang pengembangan kepemimpinan perwira tinggi Polri. Dalam perjalanan karier Hengky, pendidikan tersebut menjadi salah satu tahap sebelum dirinya menjalankan tugas dengan tanggung jawab yang semakin besar.

Pengalaman pendidikan dan penugasan kemudian berjalan beriringan hingga akhirnya ia masuk ke jajaran perwira tinggi Polri.

Dari Jakarta Menuju Jabatan Strategis

Perjalanan Hengky Haryadi tidak berhenti setelah menjalankan sejumlah tugas di Jakarta.

Setelah berbagai pengalaman di bidang reserse dan kewilayahan, ia kemudian dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.

Pengalaman di tingkat daerah menjadi penting karena tugas seorang perwira tidak hanya berhubungan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup koordinasi internal, pelayanan masyarakat, serta hubungan dengan berbagai lembaga pemerintahan dan unsur masyarakat.

Tahapan tersebut kemudian membawa Hengky menuju jabatan di tingkat kepolisian daerah.

Hengky Haryadi Menjadi Wakapolda Riau

Pada Januari 2026, Hengky Haryadi resmi menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Serah terima jabatan Wakapolda Riau berlangsung pada 14 Januari 2026 di Mapolda Riau. Hengky menggantikan Brigjen Adrianto Jossy Kusumo. Upacara tersebut dipimpin Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Jabatan Wakapolda memberikan pengalaman baru bagi Hengky karena tanggung jawabnya tidak lagi berfokus pada satu fungsi penegakan hukum tertentu.

Sebagai Wakapolda, ia berada dalam struktur pimpinan Polda dan membantu Kapolda dalam menjalankan organisasi kepolisian di tingkat provinsi.

Masa tugasnya di Riau juga berlangsung ketika berbagai persoalan keamanan dan penegakan hukum menjadi bagian dari agenda kepolisian daerah.

Apa yang Dikerjakan Hengky Haryadi Saat Menjadi Wakapolda Riau?

Selama menjabat Wakapolda Riau, Hengky terlibat dalam sejumlah kegiatan kepolisian daerah.

Perannya mencakup kegiatan operasional, koordinasi internal, penanganan keamanan, serta berbagai agenda yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian.

Posisi tersebut juga memberikan pengalaman dalam mengelola organisasi kepolisian dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

Tidak lama setelah menjabat sebagai Wakapolda Riau, perjalanan karier Hengky kembali berubah ketika Polri melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi.

Hengky Haryadi Dipercaya Menjadi Kapolda Papua Barat Daya

Pada akhir Agustus 2026, Polri melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi. Dalam perubahan tersebut, Hengky Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau dipercaya menjadi Kapolda Papua Barat Daya.

Penunjukan tersebut kemudian diresmikan melalui serah terima jabatan pada 2 September 2026 di Rupattama Mabes Polri, Jakarta.

Sumber resmi Tribratanews Polri menyebut Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. menjadi Kapolda Papua Barat Daya setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Dengan jabatan tersebut, Hengky memasuki fase baru dalam perjalanan kariernya.

Jika sebelumnya ia berada pada posisi wakil kepala kepolisian daerah, kini ia menjadi pimpinan utama kepolisian di tingkat daerah untuk wilayah Papua Barat Daya.

Serah Terima Pataka Menandai Babak Baru

Perjalanan Hengky sebagai Kapolda Papua Barat Daya kemudian ditandai dengan Apel Kehormatan dan Serah Terima Pataka di Mapolda Papua Barat Daya, Aimas, Kabupaten Sorong, pada 9 September 2026.

Prosesi tersebut menjadi salah satu simbol dimulainya kepemimpinan Hengky di Polda Papua Barat Daya. Ia menerima tongkat komando dari pejabat sebelumnya, Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru.

Dalam kesempatan tersebut, Hengky menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya manajemen dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi kepolisian.

Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Ia juga menyampaikan harapan agar jajaran kepolisian bekerja dengan ketulusan dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Bagaimana Pola Perjalanan Karier Hengky Haryadi?

Jika melihat perjalanan kariernya, pengalaman Hengky Haryadi dapat dilihat melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah pengalaman di bidang reserse. Dari Kasat Reskrim Polres Tulangbawang, ia kemudian mendapat penugasan di Jakarta dan menduduki sejumlah posisi yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Tahap berikutnya adalah pengalaman sebagai pimpinan kewilayahan, termasuk ketika menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat.

Setelah itu, perjalanan kariernya berkembang ke tingkat kepolisian daerah. Pengalaman sebagai Wakapolda Riau pada 2026 menjadi salah satu posisi penting sebelum ia dipercaya menjadi Kapolda Papua Barat Daya.

Dengan demikian, perjalanan Hengky memperlihatkan perpindahan tanggung jawab dari fungsi teknis reserse menuju kepemimpinan organisasi kepolisian di tingkat daerah.

Apa yang Membuat Profil Hengky Haryadi Menarik?

Profil Hengky Haryadi menarik untuk diperhatikan karena perjalanan kariernya melewati berbagai jenis penugasan.

Ia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse, pernah menangani kasus kriminal yang mendapat perhatian masyarakat, menjadi Kapolres, kemudian menduduki posisi pimpinan di tingkat Polda.

Pengalaman tersebut membuat perjalanan kariernya tidak hanya berkaitan dengan satu bidang kepolisian.

Di sisi pendidikan, ia juga mengikuti sejumlah pendidikan pengembangan perwira. Kombinasi antara pengalaman lapangan dan pendidikan kedinasan menjadi bagian dari proses kariernya di lingkungan Polri.

Dari Perwira Reserse hingga Kapolda

Perjalanan Hengky Haryadi dapat dirangkum sebagai perjalanan panjang seorang perwira Polri yang banyak menghabiskan masa awal kariernya di bidang reserse sebelum memasuki jabatan kepemimpinan yang lebih luas.

Dari Lampung, ia kemudian bertugas di Jakarta. Pengalaman sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres Metro Jakarta Barat menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.

Setelah melewati berbagai penugasan, ia kemudian masuk ke jajaran pimpinan Polda dan dipercaya sebagai Wakapolda Riau pada Januari 2026. Tidak sampai satu tahun kemudian, ia mendapatkan tugas baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Perubahan jabatan tersebut menunjukkan bahwa karier Hengky terus berkembang seiring dengan penugasan yang diberikan oleh institusi Polri.

Profil Hengky Haryadi Saat Ini

Per September 2026, Hengky Haryadi menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Pengangkatannya merupakan bagian dari rotasi dan pembinaan karier di lingkungan Polri. Dalam proses tersebut, Hengky menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru yang mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan tersebut menjadi babak terbaru dalam perjalanan panjang Hengky Haryadi di kepolisian.

Dari seorang perwira yang mengawali karier di bidang reserse, ia kemudian menjalani berbagai penugasan di Lampung dan Jakarta, menjadi pimpinan kepolisian tingkat kota, masuk ke jajaran pimpinan Polda, hingga akhirnya dipercaya memimpin Polda Papua Barat Daya.

Perjalanan tersebut menjadi gambaran bagaimana seorang perwira Polri dapat melewati berbagai jenjang penugasan sebelum menduduki jabatan sebagai kepala kepolisian daerah.

Kesimpulan

Hengky Haryadi merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1996 yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse dan kepemimpinan kewilayahan.

Kariernya dimulai dari penugasan di bidang reserse, termasuk sebagai Kasat Reskrim Polres Tulangbawang. Perjalanannya kemudian berlanjut ke Jakarta, termasuk sebagai Kapolsek Metro Gambir, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, hingga Kapolres Metro Jakarta Barat.

Setelah melewati berbagai penugasan, Hengky dipercaya menjadi Wakapolda Riau pada Januari 2026. Beberapa bulan kemudian, Polri melakukan rotasi dan menempatkannya sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Jabatan Kapolda Papua Barat Daya menjadi tahap terbaru dalam perjalanan karier Hengky Haryadi. Dengan pengalaman panjang di bidang reserse serta pengalaman memimpin organisasi kepolisian, kini ia menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan Polda Papua Barat Daya.

Perjalanan tersebut membuat profil Hengky Haryadi menjadi salah satu perjalanan karier perwira Polri yang menarik untuk diikuti, terutama setelah ia memasuki babak baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya pada 2026.

penulis:M.R