BPHN Fokus pada Resiliensi Mental ASN untuk Meningkatkan Produktivitas dan Integritas

Badan Pusat Hukum Nasional (BPHN) semakin fokus pada resiliensi mental Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan produktivitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia BPHN, Bintang Oktafiyanti Subekti, menekankan bahwa tantangan organisasi yang semakin kompleks menuntut ASN tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga ketahanan mental yang kuat agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan tetap berkinerja optimal.

Fokus pada Resiliensi Mental

Bintang Oktafiyanti Subekti menyampaikan bahwa melalui kegiatan yang diselenggarakan, pihaknya berharap seluruh pegawai semakin peduli terhadap kesehatan mentalnya, mampu menghadapi tekanan kerja dengan baik, serta terus meningkatkan produktivitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN. Menurutnya, meningkatnya beban kerja dan dinamika lingkungan kerja perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola kondisi psikologis. Dengan demikian, kesehatan mental menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kinerja organisasi sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Kesehatan Mental sebagai Modal Utama

Sementara itu, mewakili Sekretaris BPHN, Dokter Gigi Ahli Utama, drg. Intan Triyunita menegaskan bahwa kesehatan mental merupakan modal utama dalam mewujudkan organisasi yang adaptif dan berkinerja tinggi. Ia menjelaskan bahwa ASN yang memiliki kondisi mental yang sehat akan lebih mampu mengelola tekanan pekerjaan, membangun hubungan kerja yang harmonis, serta memberikan pelayanan publik secara profesional. “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mendorong terbangunnya budaya kerja yang saling mendukung, saling menghargai, dan peduli terhadap kesejahteraan psikologis sesama rekan kerja,” ungkap Intan.

Strategi Mengelola Kesehatan Mental

Dalam sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Wiwien Novoiyanti, M.Psi., Psikolog, narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, menjelaskan bahwa kecemasan merupakan respons alami yang dapat dialami setiap individu ketika menghadapi tekanan dalam kehidupan maupun pekerjaan. Ia mengajak peserta untuk mengenali gejala kecemasan, memahami sumber daya yang dimiliki, serta memanfaatkan dukungan psikososial dari keluarga, rekan kerja, maupun tenaga profesional. Menurut Wiwien, kecemasan dapat dikelola melalui berbagai upaya, baik secara mandiri maupun dengan bantuan profesional apabila diperlukan, sehingga tidak berkembang menjadi gangguan yang memengaruhi kualitas hidup maupun kinerja.

Implementasi dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta mengikuti skrining kesehatan mental melalui pengisian kuesioner yang hasilnya akan dianalisis dan ditindaklanjuti oleh klinik sebagai langkah awal deteksi dini kondisi psikologis pegawai. Hasil skrining tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pemberian pendampingan yang sesuai bagi pegawai yang memerlukan. Dengan demikian, BPHN dapat meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap kesehatan mental ASN, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan resiliensi mental ASN di BPHN. Kedepannya, BPHN diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap kesehatan mental ASN, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Dengan demikian, ASN dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan lebih optimal, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/kemenkumham/1177562/bphn-perkuat-resiliensi-mental-asn-untuk-wujudkan-produktivitas-integritas-dan-pelayanan-prima, without altering the facts of the original article.

Persib Bandung Tuan Rumah Piala Presiden 2026, Ini Kata Manajemen Soal Rumput GBLA

Persiapan Stadion GBLA

Musim lalu, Piala Presiden kick off pada 6 Juli 2025 yang ditandai pertandingan antara Persib melawan klub asal Thailand, Port FC, di Stadion Si Jalak Harupat. Empat peserta lainnya adalah Arema FC, Dewa United, Liga Indonesia All Star, dan Oxford United (Inggris). Saat ini, Stadion GBLA sedang dalam tahap persiapan untuk perbaikan rumput dan fasilitas lainnya agar siap digunakan untuk Piala Presiden 2026.

Apa yang Terjadi Musim Lalu

Musim lalu, Persib Bandung menunjukkan performa yang luar biasa dan berhasil menjadi juara. Dalam pertandingan terakhir, Persib melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, yang berakhir seri tanpa gol. Satu poin tambahan cukup bagi Pangeran Biru untuk mengamankan gelar. Kuswara memuji dukungan bobotoh musim lalu, terutama saat memadati Stadion GBLA pertandingan terakhir Persib melawan Persijap Jepara.

Mengapa dan Dampak

Kemenangan Persib Bandung musim lalu tidak hanya membanggakan tim, tetapi juga menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat dari bobotoh. “Itu pertandingan yang sangat luar biasa, deg-degan. Alhamdulillah akhirnya Persib juara, hattrick. Kami apresiasi bobotoh yang sangat tertib,” kata Kuswara. Menurutnya, tertib mengikuti prosesi perayaan juara, tidak ada oknum yang turun ke lapangan seperti musim lalu. Konvoi perayaan juara, ucapnya, berlangsung tertib. Kemenangan ini juga berdampak pada kepercayaan diri tim dan meningkatkan harapan untuk kompetisi-kompetisi mendatang. Persib Bandung akan menjadi tuan rumah Piala Presiden 2026, dan kesiapan tim serta stadion akan menjadi kunci untuk menunjukkan performa yang baik.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Persib Bandung masih memiliki jalan panjang untuk terus meningkatkan performa dan menunjukkan komitmen terhadap sepak bola Indonesia. Dengan kesiapan yang baik dan dukungan dari bobotoh, Persib Bandung siap menghadapi tantangan di Piala Presiden 2026. Manajemen Persib Bandung berharap tim dapat menunjukkan performa yang baik dan membuat bangga bobotoh.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/superball/1177563/persib-jadi-tuan-rumah-piala-presiden-2026-manajemen-ungkap-soal-rumput-stadion-gbla, without altering the facts of the original article.

Kementerian Hukum Gelar Pengayoman Cup 2026, Membangun Solidaritas dan Kinerja

Kementerian Hukum menggelar Pengayoman Cup 2026, sebuah ajang kompetisi olahraga yang bertujuan mempererat hubungan antarsatuan kerja dan meningkatkan kinerja aparatur. Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarsatuan kerja. Menurutnya, semangat persaudaraan yang terbangun melalui olahraga akan memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Momen Penentu di Balik Pengayoman Cup

Pengayoman Cup 2026 merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dalam membangun sumber daya manusia secara menyeluruh. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani, memperkuat jejaring dan komunikasi antaraparatur, serta tercipta koordinasi yang semakin efektif di lingkungan kementerian. Wakil Menteri Hukum menambahkan bahwa nilai-nilai sportivitas yang ditunjukkan dalam setiap pertandingan selaras dengan budaya kerja Kementerian Hukum yang menjunjung tinggi integritas, kolaborasi, dan profesionalisme.

Apa yang Terjadi di Pengayoman Cup 2026?

Kegiatan Pengayoman Cup 2026 telah dilaksanakan dengan berbagai rangkaian acara, termasuk turnamen tenis. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyambut sangat positif dan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memupuk soliditas dan kebersamaan guna menunjang kinerja aparatur di daerah. Ia juga mengapresiasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Pengayoman Cup 2026 sebagai sarana untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi kinerja antarpegawai.

Mengapa dan Dampak Pengayoman Cup 2026

Kegiatan ini penting karena olahraga selain menyehatkan tubuh juga untuk membina sportivitas. Dalam acara olahraga, khususnya Pengayoman Cup ini, yang diutamakan adalah bagaimana kita bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan, untuk kemudian memajukan Kementerian Hukum ke depan yang lebih baik. Dampaknya, Kementerian Hukum optimistis sinergi antarsatuan kerja akan semakin kuat, dan kolaborasi yang terjalin diharapkan bermuara pada peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan hukum yang semakin berkualitas, profesional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kementerian Hukum masih memiliki jalan panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan meningkatkan kinerja aparatur. Namun, dengan kegiatan seperti Pengayoman Cup 2026, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan semangat kebersamaan dan sportivitas yang terbangun, Kementerian Hukum siap menghadapi tantangan ke depan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/kemenkumham/1177564/pengayoman-cup-2026-perkuat-solidaritas-untuk-dukung-kinerja-kementerian-hukum, without altering the facts of the original article.

Antrean BBM di Cirebon: Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan Aman

Faktor Penyebab Antrean

Meningkatnya permintaan Pertalite menjadi penyebab utama antrean kendaraan di SPBU. Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari kebutuhan masyarakat yang meningkat. Sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon mengalami antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM.

Upaya Pertamina Patra Niaga

Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM di Terminal BBM maupun SPBU dalam kondisi aman. Penyaluran BBM kepada SPBU terus dilakukan sesuai kebutuhan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan BBM sesuai dengan jenis kendaraannya. Bagi kendaraan dengan spesifikasi mesin yang direkomendasikan menggunakan BBM beroktan lebih tinggi, masyarakat diharapkan tetap menggunakan Pertamax agar performa mesin tetap optimal.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Ketersediaan BBM yang aman dan mencukupi sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat. Antrean BBM yang terjadi di Cirebon menjadi pelajaran bagi Pertamina Patra Niaga untuk terus memantau kebutuhan masyarakat dan memastikan stok BBM yang mencukupi. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan tidak terganggu oleh antrean panjang. Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh Pertamina Patra Niaga masih harus terus memantau kebutuhan masyarakat dan memastikan stok BBM yang mencukupi. Masyarakat juga diharapkan untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kerja sama antara Pertamina dan masyarakat, ketersediaan BBM yang aman dan mencukupi dapat terus terjaga. Apabila masyarakat membutuhkan informasi terkait produk maupun layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 atau pcc135@pertamina.com.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/advertorial/1177565/pertamina-patra-niaga-pasokan-bbm-aman-di-cirebon-antrean-terjadi-akibat-peningkatan-permintaan, without altering the facts of the original article.

Dialog Interaktif Bersama Menteri Hukum: Kemenkum Jabar Respons Cepat Aduan Masyarakat

Kemenkum Jabar respons cepat aduan masyarakat terkait kepastian hukum atas dokumen tanah melalui program dialog interaktif nasional “PASTI ADA SOLUSI” Bersama Menteri Hukum. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung, menyampaikan pengaduan, serta mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan. Kementerian Hukum memastikan proses peralihan protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris pemegang protokol yang baru telah selesai dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan prosedur hukum yang berlaku.

Kronologi Aduan Masyarakat

Salah satu aduan yang menjadi sorotan utama berasal dari warga Jawa Barat yang mengalami kendala terkait kepastian hukum atas dokumen tanah. Pengadu menanyakan kelanjutan pengurusan akta induk tanah miliknya, mengingat notaris yang sebelumnya menangani dokumen tersebut diketahui telah meninggal dunia. Hal ini sempat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terkait nasib dokumen mereka.

Menanggapi aduan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Jabar, Hemawati BR Pandia, langsung memberikan penjelasan secara komprehensif. Ia memastikan bahwa arsip dan dokumen masyarakat dipastikan tetap aman. Terkait dengan kelanjutan penerbitan akta induk tanah itu sendiri, Hemawati memberikan edukasi kepada pengadu bahwa urusan teknis tersebut bukan merupakan kewenangan Kanwil Kemenkum, melainkan masuk ke dalam ranah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mengapa Ini Penting?

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Kemenkum Jabar telah menunjukkan responsifitasnya dalam menangani aduan masyarakat terkait kepastian hukum atas dokumen tanah. Hal ini sejalan dengan semangat Kemenkum untuk senantiasa hadir memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum atas dokumen tanah sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hak milik dan hak guna tanah. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memiliki keyakinan dan keamanan dalam melakukan transaksi atau menggunakan hak-hak mereka terkait tanah. Oleh karena itu, respons cepat dan efektif dari Kemenkum Jabar dalam menangani aduan masyarakat sangatlah penting.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan respons cepat dan efektif dari Kemenkum Jabar, masyarakat dapat memiliki harapan bahwa aduan mereka akan ditangani dengan serius dan profesional. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk Kemenkum.

Dalam jangka panjang, upaya Kemenkum Jabar dalam memberikan kepastian hukum atas dokumen tanah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka dan menghindari potensi konflik atau permasalahan hukum di masa depan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah menunjukkan responsifitasnya, Kemenkum Jabar masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan lembaga-lembaga pemerintahan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan dan keamanan dalam melakukan transaksi atau menggunakan hak-hak mereka.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/kemenkumham/1177566/respons-cepat-kemenkum-jabar-tanggapi-aduan-masyarakat-pada-dialog-interaktif-bersama-menteri-hukum, without altering the facts of the original article.

Nikmati Sunset Sambil Makan Robatayaki, Kuliner Sore di Pangandaran yang Wajib Dicoba

Pengalaman kuliner unik dan menyenangkan kini hadir di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Palma Robatayaki, sebuah konsep hidangan laut bakar bergaya Jepang, menawarkan pengunjung untuk menikmati aneka seafood segar sambil ditemani semilir angin laut dan panorama matahari terbenam yang spektakuler. Dengan metode memanggang tradisional khas Jepang menggunakan arang khusus, pengunjung dapat menikmati hidangan yang lezat dan segar. Sunset menjadi daya tarik utama Pantai Pangandaran, dan kini pengunjung dapat menikmatinya sambil menikmati hidangan laut bakar yang lezat.

Konsep Unik dan Menarik

Konsep robatayaki ini terinspirasi dari teknik memasak tradisional Jepang yang kemudian dipadukan dengan kekayaan hasil laut Pangandaran. Executive Chef Grand Palma Pangandaran, Mulky Hasby, mengatakan bahwa awalnya mereka terinspirasi dari makanan tradisional Jepang, khususnya metode pembakaran robatayaki yang masih menggunakan cara tradisional. Karena Pangandaran merupakan salah satu daerah penghasil ikan laut, mereka mencoba menerapkan konsep tersebut di sini.

Sejauh pengetahuannya, konsep robatayaki yang disajikan di tepi pantai ini menjadi yang pertama di Kabupaten Pangandaran. Menu yang disajikan pun beragam, mulai dari cumi-cumi, udang segar, kakap merah, bawal putih, bawal bintang hingga gurita yang dipilih langsung dalam kondisi segar sebelum dibakar.

Mengapa Konsep Ini Penting?

Kehadiran Palma Robatayaki ini menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati hidangan setelah berenang atau beraktivitas di pantai. Habis berenang, wisatawan bisa langsung menikmati seafood bakar yang masih segar sambil menikmati sunset. Ini menjadi pengalaman yang berbeda dan menyenangkan.

Pengunjung tidak perlu khawatir dengan harga, karena menu Robatayaki dibanderol mulai Rp25 ribu, menyesuaikan dengan seafood yang dipilih. Proses pembakaran menggunakan arang khas Jepang sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang lebih khas pada setiap hidangan.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Ke depan, pihak Palma Robatayaki berencana menghadirkan layanan ini setiap hari mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai. Layanan ini tidak hanya diperuntukkan bagi tamu hotel, tapi juga terbuka untuk masyarakat umum atau wisatawan. Dengan demikian, pengunjung dapat menikmati pengalaman kuliner yang unik dan menyenangkan di Pantai Pangandaran.

Pengunjung asal Kalimantan, Tika, mengaku terkesan dengan pengalaman menikmati Robatayaki di tepi Pantai Pangandaran. “Rasanya sangat enak, terutama udangnya masih segar. Menikmati makanan sambil melihat sunset seperti ini menjadi pengalaman yang menyenangkan,” ucap Tika.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dengan hadirnya Palma Robatayaki, Pantai Pangandaran semakin menawarkan pengalaman kuliner yang unik dan menyenangkan bagi pengunjung. Dengan konsep robatayaki yang pertama di Kabupaten Pangandaran, pengunjung dapat menikmati hidangan laut bakar yang lezat sambil menikmati sunset yang spektakuler. Ke depan, diharapkan Palma Robatayaki dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi menu untuk memuaskan pengunjung.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1177567/jelajah-kuliner-sore-di-pangandaran-robatayaki-di-tepi-pantai-disantap-sambil-menikmati-sunset, without altering the facts of the original article.

Notaris Wajib Waspada, Kakanwil Kemenkum Jabar Dukung Sidang Majelis Kehormatan

Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, mendukung penuh penyelenggaraan sidang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jawa Barat yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi notaris di wilayah tersebut. Sidang yang berlangsung secara hibrida pada Jumat, 3 Juli 2026, ini merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2021. Notaris wajib waspada dan menjalankan profesi jabatannya secara profesional.

Momen Penentu di Menit Akhir

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Romli Atmasasmita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat, serta melalui ruang virtual Zoom ini, mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Langkah ini merupakan upaya penguatan fungsi pembinaan MKNW guna memastikan setiap notaris senantiasa menjalankan profesi jabatannya secara profesional dan mematuhi kewajiban dalam menjaga kerahasiaan isi akta.

Komitmen tersebut digarisbawahi sebagai upaya penguatan fungsi pembinaan MKNW. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, turut hadir dan memimpin jalannya persidangan. Kehadirannya didampingi oleh anggota majelis lainnya, yakni Dr. Bambang Daru Nugroho, Kompol Sulaiman Salim, dan Vini Suhastini, guna menegakkan aturan yang berlaku secara transparan.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Agenda utama dalam persidangan berfokus pada penelaahan permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebelum proses hukum dilanjutkan. Majelis menggunakan kewenangannya untuk memutuskan persetujuan atau penolakan terkait permintaan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris ke ranah peradilan.

Pada persidangan tersebut, MKNW melayangkan panggilan resmi kepada 16 orang notaris terperiksa, yang terdiri dari 12 pemanggilan pertama dan 4 pemanggilan kedua. Dari total keseluruhan panggilan, tercatat sebanyak 9 orang notaris terperiksa bersikap kooperatif dengan hadir secara langsung untuk menjalani rangkaian proses pemeriksaan.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Penyelenggaraan sidang MKNW Jawa Barat ini merupakan langkah penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas notaris di wilayah tersebut. Dengan adanya sidang ini, diharapkan notaris dapat lebih waspada dan menjalankan tugasnya dengan lebih profesional. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengawasi dan memastikan kualitas pelayanan hukum di Indonesia.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan pelayanan hukum yang mereka berikan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, notaris, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kedepannya, MKNW Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dengan dukungan dari Kakanwil Kemenkum Jabar dan jajarannya, diharapkan pelaksanaan sidang-sidang serupa dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme notaris di wilayah Jawa Barat.

Notaris wajib terus meningkatkan profesionalismenya dan mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat terus ditingkatkan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/kemenkumham/1177568/wujudkan-profesionalisme-kakanwil-kemenkum-jabar-dukung-penuh-sidang-majelis-kehormatan-notaris, without altering the facts of the original article.

Menkumham Jabar Terapkan Metode Omnibus, Perancang Regulasi Makin Kompeten

Metode omnibus menjadi fokus utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam rangka meningkatkan kompetensi perancang regulasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat baru-baru ini mengadakan kegiatan pendalaman materi bertajuk “Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang diikuti oleh jajaran Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para perancang dalam menerapkan metode omnibus.

Momen Penentu di Lingkungan Kemenkumham Jabar

Kegiatan pendalaman materi ini dilaksanakan secara virtual pada Jumat, 3 Juli 2026, dan dihadiri oleh Cahyani Suryandari, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia juga merupakan Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, penguasaan metode omnibus sangat krusial bagi para perancang di Kemenkum Jabar agar mampu menghasilkan produk hukum daerah maupun nasional yang lebih sederhana, harmonis, dan adaptif.

Apa yang Terjadi dalam Kegiatan Pendalaman Materi?

Kegiatan pendalaman materi ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham Jabar untuk meningkatkan kompetensi para perancang peraturan perundang-undangan. Dalam pemaparannya, Cahyani Suryandari mengupas tuntas metode omnibus sebagai strategi penyusunan yang menggabungkan berbagai materi muatan multisektor ke dalam satu regulasi guna menghindari ego sektoral antar instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, metode ini menjadi solusi efektif yang diakui secara hukum untuk mengubah atau mencabut berbagai aturan yang setingkat secara serentak.

Mengapa Metode Omnibus Penting?

Metode omnibus penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, para perancang dapat menghasilkan regulasi yang lebih sederhana, harmonis, dan adaptif. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan penataan regulasi melalui kebijakan deregulasi dan revitalisasi hukum. Para perancang dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga andal dalam teknik penyisipan, pencabutan, dan penambahan substansi baru sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keberhasilan penerapan metode omnibus ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada proses pembentukan yang partisipatif, transparan, serta akuntabel dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, diharapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatur masyarakat. Jalan panjang yang masih harus ditempuh oleh Kemenkumham Jabar dan para perancang peraturan perundang-undangan adalah terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam menerapkan metode omnibus ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/kemenkumham/1177569/kemenkum-jabar-perkuat-kompetensi-perancang-regulasi-lewat-bedah-metode-omnibus, without altering the facts of the original article.

Tol Cirebon-Kuningan-Ciamis Segera Terealisasi, Ekonomi Jabar Diprediksi Melesat

Rencana pembangunan jalan bebas hambatan atau tol Cirebon-Kuningan-Ciamis segera terealisasi, membawa dampak signifikan pada perekonomian Jawa Barat. Proyek ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, Toto Suharto, kehadiran tol ini akan mempercepat konektivitas antarwilayah menjadi lebih efisien. Dampaknya tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga investasi, perdagangan, dan perluasan usaha masyarakat.

Momen Penentu di Menit Akhir

Toto Suharto menambahkan bahwa mayoritas pertumbuhan ekonomi akan meningkat, UMKM akan lebih mudah berkembang, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan sektor-sektor lainnya juga akan ikut terdorong. Terutama kawasan wisata di wilayah timur Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah yang paling diuntungkan. Selain mempercepat mobilitas masyarakat, akses tol diyakini akan meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan daerah.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kehadiran tol Cirebon-Kuningan-Ciamis diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudahan akses dan peluang lebih besar dalam pendidikan dan layanan kesehatan hingga lapangan kerja akan berdampak signifikan. Pembangunan jalan tol bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga membuka peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan akses yang semakin mudah, IPM Kabupaten Kuningan juga diharapkan meningkat.

Untuk itu, pembangunan tol ini pun didesak masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) selanjutnya. Tercatat 226 PSN dan 24 Program Strategis Nasional yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Jawa Barat tercatat memiliki 34 PSN yang mencakup 32 PSN dan 2 Program Strategis Nasional. Kuningan baru disebutkan dalam PSN pembangunan bendungan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Namun demikian, pada dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR:367/ KPTS/ M / 2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, nama Kuningan kembali muncul dalam daftar rencana ruas jalan nasional jalan tol. Rute jalan tol ini menghubungkan Cirebon, Kuningan, hingga Tasikmalaya, dengan panjang 28 KM (Cirebon-Kuningan) dan 58 KM (Kuningan-Tasikmalaya). Dengan demikian, rencana pembangunan tol Cirebon-Kuningan-Ciamis diharapkan dapat segera terealisasi dan membawa dampak positif pada perekonomian Jawa Barat.

Rencana pembangunan tol ini akan membantu meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat sektor pariwisata. Oleh karena itu, diharapkan proyek ini dapat segera terealisasi dan membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1177570/rencana-tol-cirebonkuninganciamis-menghangat-dprd-jabar-dorong-realisasinya-demi-kemajuan-ekonomi, without altering the facts of the original article.

Kertajati Siap Jadi Pusat Industri Pesawat, Begini Rencana Besar PT DI

Kertajati siap menjadi pusat industri pesawat dengan rencana besar dari PT Dirgantara Indonesia (DI). Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, akan menjadi lokasi pembangunan hanggar dan relokasi industri pesawat terbang milik PT DI. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kertajati sebagai kawasan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai layanan transportasi udara, tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri berteknologi tinggi.

Rencana Pembangunan Hanggar dan Relokasi Industri

Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin, mengatakan bahwa persiapan pembangunan hanggar dan pemindahan industri pesawat terbang PT DI di area Bandara Kertajati terus disiapkan. Pembangunan fasilitas tersebut berjalan beriringan dengan rencana relokasi industri pesawat terbang milik PT DI ke kawasan Bandara Kertajati. “Persiapan pembangunan hanggar dan pemindahan industri pesawat terbang PT DI di area Bandara Kertajati terus kami siapkan,” kata Imam.

Dalam pertemuan antara manajemen PT BIJB dengan Bupati Majalengka Eman Suherman, pihak BIJB memaparkan sejumlah persiapan pembangunan hanggar yang nantinya menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri penerbangan di Kertajati. Pembangunan hanggar dan relokasi industri pesawat terbang PT DI diharapkan dapat menarik investasi dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengapa Kertajati?

Kertajati dipilih sebagai lokasi pembangunan hanggar dan relokasi industri pesawat terbang PT DI karena memiliki potensi besar sebagai kawasan industri dirgantara. Dengan adanya hanggar dan industri pesawat terbang, Kertajati diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan industri berteknologi tinggi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kehadiran hanggar beserta aktivitas industri pesawat terbang di wilayah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Kertajati sebagai kawasan strategis yang bukan hanya berfungsi sebagai layanan transportasi udara, melainkan juga menjadi pusat kegiatan industri berteknologi tinggi,” kata Imam.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan adanya pembangunan hanggar dan relokasi industri pesawat terbang PT DI, Kertajati diharapkan dapat menjadi salah satu pusat industri dirgantara di tingkat nasional. Pengembangan sektor dirgantara di Kertajati diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja. BIJB berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga Kertajati berkembang menjadi salah satu pusat industri dirgantara di tingkat nasional.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah memiliki rencana besar, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan hanggar dan relokasi industri pesawat terbang PT DI. Namun, dengan komitmen dari PT BIJB dan PT DI, Kertajati diharapkan dapat menjadi pusat industri pesawat yang maju dan berteknologi tinggi. “Persiapan pembangunan hanggar dan pemindahan industri pesawat terbang PT DI di area Bandara Kertajati terus kami siapkan,” kata Imam. Dengan demikian, Kertajati siap menjadi pusat industri pesawat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1177571/bandara-kertajati-disiapkan-jadi-sentra-industri-pesawat-hanggar-dan-pemindahan-pt-di-dimatangkan, without altering the facts of the original article.