| Perdana Menteri Norwegia | |
|---|---|
| Statsminister | |
 | |
 | |
| Cabang Eksekutif Pemerintahan Norwegia Kantor Perdana Menteri | |
| Anggota | Dewan Negara |
| Atasan | Stortinget |
| Kediaman | Statsministerboligen |
| Kantor | Regjeringskvartalet, Oslo |
| Dicalonkan oleh | Perdana Menteri sebelumnya |
| Ditunjuk oleh | Raja Norwegia atas saran dari perdana menteri sebelumnya atau Presiden Stortinget |
| Masa jabatan | tidak diatur secara khusus sepanjang perdana menteri yang menjabat memegang suara mayoritas dalam Stortinget |
| Dasar hukum | Konstitusi Norwegia |
| Pejabat perdana | Peder Anker |
| Dibentuk | 17 Mei 1814 |
| Wakil | Wakil Perdana Menteri |
| Gaji | pertahun: 1,735,682 NOK/US$ 168,023 |
| Situs web | Kantor Perdana Menteri |
.jpg)
Perdana Menteri Norwegia (bahasa Norwegia: statsminister, yang ditranlasikan secara langsung adalah Menteri Negara) adalah kepala pemerintahan dan eksekutif utama di Norwegia (yang terdiri dari semua kepala departemen senior di pemerintahan) yang secara kolektif bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan tindakan yang ditetapkan kepada Monarki Norwegia (Raja Norwegia), Stortinget (Parlemen Norwegia), partai politik asal, serta kepada pemilih yang memilih mereka.
Dalam Praktiknya, karena hampir tidak mungkin untuk sebuah pemerintahan dapat tetap menjabat sepanjang mereka sejalan dengan keinginan dari Stortinget. Sehingga segala tindak-tanduk yang dibuat oleh pemerintah akan dipertanggungjawabkan dihadapan Stortinget. Perdana Menteri Norwegia dipilih dari seorang pemimpin partai yang mempunyai suara mayoritas dalam Stortinget atau pemimpin utama dari sebuah koalisi politik yang memerintah.
Berdasarkan Konstitusi Norwegia yang diberlakukan pada 17 Mei 1814[1], jabatan Perdana Menteri Norwegia adalah hasil dari sebuah proses legislasi. Dimasa sekarang, Perdana Menteri Norwegia mempunyai sedikit kekuasaan hukum, namun asalkan mereka dapat memperoleh dukungan dari partai parlementernya, mereka dapat mengendalikan badan legislatif dan eksekutif (kabinet) dan karenanya mempunyai kekuasaan de facto yang cukup besar.
Tidak seperti kebanyakan perdana menteri di negara-negara Eropa lainnya, Perdana Menteri Norwegia tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen atas saran yang diberikannya kepada Monarki Norwegia. Konstitusi mengatur masa kerja Stortinget selama empat tahun penuh. Jika perdana menteri kehilangan suara mayoritas dalam Stortinget maka dia harus mengundurkan diri.
Lihat juga
References
- ^ "NORWAY'S STRUGGLE WITH HER KING" (PDF). The New York Times. 11 November 1882.